Wakil Bupati imbau Kepala Dinas Pemkab Bandung Barat kooperatif terhadap KPK

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bandung Barat, Yayat T Soemitra kepada wartawan di kantor Pemkab Bandung Barat, Kamis (12/4).

2018-04-12 23:50:32

Kasus Suap Bupati Bandung Barat

Kepala dinas di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) diinstruksikan kooperatif dengan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bandung Barat, Yayat T Soemitra kepada wartawan di kantor Pemkab Bandung Barat, Kamis (12/4).

"Kooperatif saja, apa yang bisa dibantu, ya dibantu (beri keterangan kepada KPK)," kata Yayat.

Ia menilai, bisa saja ada kepala dinas lain yang turut diperiksa terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Bandung Barat, Abu Bakar.

Pasalnya, dalam kasus ini, Abu Bakar diduga meminta para kepala dinas menyetorkan dana untuk kepentingan kampanye istrinya, Elin Suharliah di Pilkada Bandung Barat 2018. Meski demikian, terkait dugaan itu, Yayat mengaku tidak tahu menahu.

Adapun pertemuan terakhir dengan Abu Bakar terjadi saat rapat paripurna bersama DPRD, Senin (9/4) lalu.

Terpisah, Pelaksana Tugas Sekda Bandung Barat, Aseng Junaedi pun memberikan instruksi serupa. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah KBB tidak boleh menghalangi penyelidikan KPK.

Ia mengimbau kepada kepala dinas jangan khawatir dan takut dengan setiap proses yang dijalankan lembaga anti rasuah, termasuk ketika diminta untuk memberi keterangan.

"Beri keterangan sebaik-baiknya, jangan takut, jangan menghambat, sebagai ASN jangan menghalangi," jelasnya.

Terkait setoran terhadap kepala dinas oleh Abu Bakar yang menjadi dugaan, Aseng menegaskan tidak pernah tahu ada kesepakatan seperti itu.

"Saya kan sebagai Plt Sekda dan dulu Asisten I jadi saya gak pernah berurusan dengan hal itu," katanya.

(mdk/rzk)