Wagub Jabar Curhat soal Pembagian Kue Pembangunan di Depan Sri Mulyani
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyatakan banyak proyek infrastruktur di Jawa Barat yang perlu perhatian pemerintah pusat. Dia berharap kue pembangunan yang dibiayai pemerintah pusat bisa lebih banyak disalurkan ke daerah itu.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyatakan banyak proyek infrastruktur di Jawa Barat yang perlu perhatian pemerintah pusat. Dia berharap kue pembangunan yang dibiayai pemerintah pusat bisa lebih banyak disalurkan ke daerah itu.
Hal itu disampaikan Uu di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara sosialisasi Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (17/12).
Menurut dia, Jawa Barat adalah penyangga Ibu Kota yang saling memberikan efek domino dari banyak hal, karena jaraknya berdekatan. Namun, hal itu tidak menjamin pembiayaan infrastruktur berlimpah.
"Tapi tidak menjamin kita dekat dengan Ibu Kota, kue pembangunan berlimpah ke wilayah Jawa Barat. Kadang terlewati, lewat terus. (Tol) Cigatas belum selesai, Cisumdawu belum selesai, Leuwikeris juga, dan banyak program skala nasional pembangunan nasional tidak ada di Jawa Barat," tuturnya.
"Padahal Jawa Barat penduduknya ada 50 juta, penyumbang ekonomi terbesar, industri 21 persen, ekspor juga paling banyak. Inilah nasib Jabar. Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya Menteri Keuangan, didampingi anggota Dewan, di masa yang akan datang Jabar akan berlimpah kue pembangunan dari tingkat nasional," harapnya.
Di sisi lain, Uu mengapresiasi UU HPP yang terus disosialisasikan. Apalagi di dalamnya ada keberpihakan kepada pelaku UMKM. Hal ini terntu sangat bermanfaat dan siap disambut oleh jutaan pelaku UMKM di Jawa Barat.
"UMKM di Jabar penyangga ekonomi yang tangguh, kuat, bagaikan karang di lautan, terhempas badai tetap kokoh berdiri karena akarnya kuat. Krisis kita lalui, sekarang UMKM sudah menggeliat mengalahkan pengusaha yang lain. Tujuh juta UMKM di Jabar siap menerima dan melaksanakan apa yang menjadi keputusan pemerintah tentang kebijakan pajak ini," ucap dia.
"Komunikasi memang penting, apalagi komunikasi di antara pejabat, pemimpin dan rakyatnya. Sehebat apa pun kebijakan kalau tidak terkomunikasikan (disosialisasikan) dengan rakyat, kadang bisa jadi fitnah, apalagi komunikasi sepotong-sepotong, tidak sempurna. Kegiatan ini sangat penting untuk membangun komunikasi," kata Uu.
Sri Mulyani Minta Jabar Kumpulkan Lebih Banyak Pajak
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan UU HPP hadir karena pajak dan perpajakan adalah fondasi penting dalam sebuah negara. Harmonisasi peraturan perpajakan, terutama setelah pandemi Covid-19 pun penting, agar pulih dari krisis pandemi.
"Beberapa bagian dari UU HPP, tadi Pak Wagub menyampaikan Jabar sebagai penyangga Ibu Kota memiliki peran dan posisi strategis. Jabar dengan penduduk terbesar di Indonesia mendapatkan manfaat dari penerimaan pajak, karena setiap rupiah pajak yang dikumpulkan dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui daerah dalam bentuk trasnfer," kata dia.
"Pak Uu menyampaikan kurang banyak transfernya, berarti pajaknya harus lebih banyak lagi kita kumpulkan, sehingga bisa DAU-nya berdasarkan UU HKPD adalah bertujuan memberikan pelayanan dasar pada masyarakat kita di mana pun mereka berada. Dan juga membangun daerah, sehingga ketimpangan horizontal antar daerah bisa diperkecil," pungkasnya.
(mdk/yan)