Wa Ode minta Menkeu diperiksa terkait alokasi PPID

Berita Indonesia cepat, aktual, serius, unik, dan baru: "Kalau Pak Anis bilang Menkeu yang ingin daerah-daerah baru itu keliru," ujar Zaenab.

Wa Ode Nurhayati menuding Wakil Ketua DPR RI, Muhammad Anis Matta memaksa Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo untuk menandatangani surat penetapan alokasi anggaran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) yang diputuskan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Wa Ode pun meminta KPK segera memeriksa Menkeu.

"Iya, (kita minta KPK periksa Menkeu), karena surat itu kan beliau yang buat dan memang surat yang keluar dari menteri sama dengan keputusan akhir dari Banggar," kata penasihat hukum Wa Ode Nurhayati, Wa Ode Nur Zaenab kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (3/5).

Zaenab yang juga kakak kandung Wa Ode Nurhayati menyebut surat menyurat antara Menkeu dan Banggar DPR untuk mempertanyakan penentuan daerah-daerah penerima alokasi anggaran PPID tahun 2011. Artinya, sambung Zaenab, semestinya Banggar DPR mengklarifikasi pertimbangan penentuan daerah penerima PPID.

"Kalau Pak Anis bilang Menkeu yang ingin daerah-daerah baru itu keliru. Kalau saya baca suratnya ya, itu justru menteri yang mempertanyakan," terangnya.

Sebelumnya, Wa Ode menyebut bahwa Anis Matta telah mengintervensi Menkeu terkait alokasi dana PPID. Namun Anis Matta membantah hal tersebut.(mdk/hhw)