Viral Pesta Tim TPAKD Dihadiri Gubernur Laiskodat, Polisi Panggil Pemprov NTT

Acara pengukuhan tersebut dihadiri oleh semua bupati seluruh kabupaten di NTT. Sehingga mendapat tanggapan miring dari masyarakat. Bahkan foto dan video diduga mengumpulkan banyak orang itu, tersebar luas serta viral di media sosial.

2021-08-29 17:39:44

Video Viral

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten dan Kota se Nusa Tenggara Timur (NTT) telah dikukuhkan, Jumat (27/8) kemarin. Pengukuhan ini dilakukan oleh gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor B. Laiskodat, di Semau, Kabupaten Kupang.

Polda NTT melalui Kabid Humas, Kombes Pol. Risihian Krisna Bhudiaswanto menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh informasi dan data yang akurat.

"Menyikapi viralnya video tersebut, kami akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, guna memperoleh informasi dan data yang akurat," kata Krisna, Minggu (29/8).

Sementara Pemprov NTT, maupun panitia penyelenggara acara tersebut belum berhasil dikonfirmasi terkait sejumlah video yang beredar.

Forum Pemuda NTT pun ikut bersikap dan mengkritisi acara tersebut, karena dinilai melanggar kembali aturan dan kebijakan yang telah dibuat ditengah pandemi Covid-19.

"Forum Pemuda NTT mengkritisi acara yang diselenggarakan oleh Pemprov dan Bank NTT, ditengah kondisi masyarakat yang sedang sengsara akibat pandemi," kata Ketua Forum Pemuda NTT, Bedi Roma, Sabtu (28/8).

Menurut Bedi, saat ini masyarakat sedang dilarang berkumpul dan mengadakan pesta, agar memutus rantai penyebaran Covid-19. Dia menilai, larangan itu hanya berlaku bagi masyarakat tidak bagi pejabat karena bebas menggelar acara.

"Forum Pemuda NTT meminta DPRD provinsi memanggil Pemprov untuk mempertangungjawabkan kerumunan yang terjadi di Semau, Kabupaten Kupang," pintanya.

Bedi juga mengkritisi DPRD NTT yang dinilainya seperti macan ompong, yang tidak bersuara atas penderitaan masyarakat ditengah kebijakan pemerintah tentang pandemi Covid-19, yang dilanggar sendiri.

"DPRD NTT seperti macam ompong yang kelihatan hari ini tidak bersuara atas penderitaan rakyat. Bisa disurvei tingkat kepercayaan publik terhadap Pemprov dan DPRD Provinsi NTT, pastilah sangat rendah," ungkapnya.

Dia berharap penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian berani mengambil tindakan, dengan melihat acara tersebut melanggar protokol kesehatan atau tidak, sehingga masyarakat merasa penegakkan aturan benar-benar adil.

"Jujur kita merasa seperti sedang dibodohi dan dibohongi oleh pemerintah sendiri. Penegak hukum sendiri tentu kebingungan, kita tantang penegak hukum kalau memang acara itu melanggar prokes bisa tidak ditindak? Kami pesimis, semoga mereka berani mengambil tindakan atau bisa membuat Keterangan.

Ini rakyat kalau langgar disuruh push up dan disanki apa ini bisa berlaku keatas? Kami minta DPRD Provinsi juga harus bicara soal ini, jangan diam-diam saja jika ada persoalan seperti ini," tutup Bedi Roma.

(mdk/gil)