Usai Pilpres 2019, Emil Minta Masyarakat Kurangi Postingan Politik di Medsos

Di Jawa Barat sendiri, tingkat partisipasi warga yang menyalurkan suara meningkat hingga 80 persen. Untuk penghitungan, percayakan hasilnya kepada KPU. Bila ada kekeliruan, sambung Emil, ada proses pengaduan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

2019-04-23 05:36:00

Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta warga menahan diri memposting konten yang berkaitan dengan Pemilu, khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres) di media sosial. Tujuannya, menekan potensi keributan yang terjadi karena kesalahan persepsi.

Menurutnya, Pemilihan Presiden dan Legislatif 2019 telah selesai digelar. Saat ini masyarakat tinggal bersabar menunggu hasil perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Mei mendatang.

Dia mengimbau semua masyarakat kembali fokus bekerja secara produktif. "Kurangi postingan politik terkait pemilu di medsos," ujarnya dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Jabar dengan Tokoh Lintas Agama, Ketua Ormas, dan Pemimpin Redaksi di Aula Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (22/4).

Selain itu, pria yang akrab disapa Emil ini berharap media mainstream yang menjadi rujukan masyarakat agar mengurangi pemberitaan tentang drama-drama politik yang justru akan memperkeruh suasana.

"Pesan untuk media saat ini lebih baik menayangkan hiburan, pembangunan-pembangunan dan hal yang menenangkan," ujarnya.

Ia mengapresiasi aparat keamanan yang mampu menjaga kontestasi demokrasi berjalan baik. "Dalam demokrasi ada kekeliruan atau tidak, kalau (kekeliruan) 1 persen atau 0,5 persen itu eror. Kalau 20 persen terstruktur," terangnya.

Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono meminta masyarakat menyikapi perbedaan dan hasil Pemilu dengan bijak.

"Memang boleh beda pilihan, tapi yang perlu diutamakan merawat keamanan dan kesejahteraan. Karena keamanan dan kesejahteraan mahal," imbuhnya.

Pendapat itu diamini oleh Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto yang meminta masyarakat mempercayakan hasil Pemilu kepada pihak penyelenggara, seperti KPU atau Bawaslu.

(mdk/fik)