Usai Pilkada serentak, Panwaslu di Palu belum terima honor

"Honor dan tunjangan lainnya belum dibayar," kata Yusran.

Pemilihan kepala daerah serentak di delapan kabupaten/kota di Sulawesi Tengah pada 9 Desember 2015 lalu masih menyisahkan utang kepada penyelenggara sebab masih ada sebagian daerah yang belum membayarkan honor panitia pengawas pemilih di daerah itu.

Keluhan penyelenggara Panwaslu itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro pada malam apresiasi Bawaslu Sulawesi Tengah di Palu, Kamis (31/3) malam.

Menurut Gunawaran saat dirinya bertemu dengan Panwaslu di beberapa kabupaten yang ada di Palu mengemukakan bahwa honor mereka selama tiga bulan (Januari-Maret) belum dibayarkan, sementara masa bhakti mereka sebagian sudah berakhir 31 Maret 2016.

Gunawan berharap kepada kepala daerah yang belum membayarkan honor Panwaslu tersebut segera membayar karena mereka telah mengabdikan diri untuk mengawal pelaksanaan pilkada serentak khususnya dalam pengawasan.

Ketua Panwaslu Tojo Unauna Yusran membenarkan belum dibayarkannya honor mereka sejak Januari hingga Maret 2016. Sementara masa tugas mereka sudah berakhir 31 Maret 2016.

"Honor dan tunjangan lainnya belum dibayar," kata Yusran.

Yusran mengaku pihaknya sudah membicarakan hal itu kepada kepada pejabat di daerah setempat namun karena ada kendala teknis sehingga belum juga dicairkan.

"Tinggal merasionalisasi keuangan daerah saja. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi," ucapnya.

Menurut informasi yang diperoleh honor anggota Panwaslu sebesar Rp 3 juta per bulan di luar tunjangan lainnya.

Dari delapan kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak, panwaslu Kota Palu dan Tojo Unauna telah berakhir masa tugasnya sampai 31 Maret 2016. Sebagian daerah akan berakhir April 2016 seperti dikutip dari Antara.