Urusan mati pun jadi ladang korupsi

Inilah Indonesia. Urusan orang mati pun jadi lahan korupsi, apalagi urusan orang hidup.

Korupsi benar-benar sudah menjadi penyakit akut di Indonesia. Tak peduli dana untuk orang tertimpa musibah, jika ada celah uang negara akan dijadikan bancakan.

Paling ironis adalah uang untuk urusan orang mati saja disikat. Kasus dugaan korupsi dana kematian pada Dinas Sosial Kota Bandarlampung, kini tengah diselidiki.

Kejari Kota Bandarlampung sudah tiga pekan lalu melakukan penyelidikan. Dana tersebut digunakan untuk lima ribu kematian warga di Kota Bandarlampung sepanjang tahun 2012 dengan besaran Rp 500 ribu per kematian.

Bau tak sedap mencuat karena muncul dugaan jika penyaluran dana itu tidak berjalan lurus. Kini, bukti berupa kuitansi para penerima dana sedang dikroscek.

"Yang jadi masalah apakah dana tersebut itu disalurkan secara keseluruhan atau apakah penerima dana kematian itu menerima utuh atau memang ada potongannya," kata Kepala Kejari Kota Bandarlampung Widiyantoro.

Korupsi untuk orang mati juga sempat ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Ketua DPRD Bogor Iyus Djuher terlibat kasus suap pengurusan izin lahan Taman Pemakaman Bukan Umum di Desa Artajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Iyus yang merupakan politisi Demokrat ditangkap KPK lantaran menerima hadiah atau janji. Uang diberikan oleh Direktur PT Gerindo Perkasa Sentot Susilo dan Nana Supriatna. Diduga lahan seluas 100 hektare bakal dibangun taman pemakaman bukan umum. Padahal diketahui lahan tersebut termasuk kawasan konservasi.

Saat proses persidangan berjalan Iyus meninggal dunia karena menderita kanker liver dan stroke otak kiri. Dengan begitu kasus tersebut gugur.

Jika saja untuk urusan orang mati masih menjadi santapan empuk para penjahat kerah putih, gimana untuk urusan orang hidup. Sepertinya sudah seharusnya hukuman mati bagi para koruptor segera diberlakukan.(mdk/did)