Umat Beragama Diminta Dewasa Memahami Perbedaan

Ketum PKPI Diaz Hendropriiyono merasa bahwa seharusnya sesama rakyat Indonesia harus berdiri bersama menjaga bangsa ini. Sehingga tidak perlu lagi negara ini hanya diramaikan keributan pelarangan perayaan hari raya agama apapun.

2019-12-24 22:17:00

Kerukunan umat beragama

Isu pelarangan ibadah maupun sweeping saat perayaan hari keagamaan merupakan diskriminasi dan tekanan besar terhadap pemeluk agama minoritas. Kejadian itu merupakan tindakan melanggar konstitusi dan kesepakatan para pendiri bangsa

Ketum PKPI Diaz Hendropriyono merasa bahwa seharusnya sesama rakyat Indonesia harus berdiri bersama menjaga bangsa ini. Sehingga tidak perlu lagi negara ini hanya diramaikan keributan pelarangan perayaan hari raya agama apapun.

"Seharusnya kita semua saling melindungi, bukan saling menindas. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Lagi pula sudah tidak zaman kita membeda-bedakan," kata Diaz dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (24/12).

Diaz melihat pelarangan perayaan masih banyak terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Untuk itu, dia meminta pemerintahan daerah wajib hadir lebih intensif dan bertindak cepat menangani berbagai masalah tentang kebebasan pemeluk agama dalam perayaan hari rayanya.

Menurut Diaz, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan konstitusi menjamin kebebasan setiap warga negara Indonesia untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sehingga tidak membenarkan tindakan-tindakan pelarangan atau sweeping saat perayaan hari keagamaan.

"Sekali lagi saya tegaskan, pemerintahan daerah wajib hadir lebih intens untuk masalah-masalah seperti ini, agar masalah tidak menjadi masalah nasional," ungkap Diaz.

Seperti diketahui, isu pelarangan ibadah Natal di Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung, Sumatera Barat menambah daftar panjang kasus yang mencoreng Kebhinnekaan Indonesia.

Menteri Agama Fachrul Razi, Polisi hingga ormas keagamaan telah bersikap atas isu ini. Namun, ada perbedaan pandangan di antara mereka. Menag dan Polisi membantah. Tapi GAMKI menemukan fakta berbeda.

Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Willem Wandik mengaku telah mengkonfirmasi keabsahan informasi ini langsung dari salah satu jemaat Gereja di kabupaten tersebut.

Hasilnya, dibenarkan juga oleh Sudarto, aktivis dari lembaga Pusat Studi Antar Komunitas (PUSAKA), Padang yang mengadvokasi persoalan ini. "Keduanya membenarkan bahwa pelarangan ibadah Natal, maupun pelarangan pembangunan rumah ibadah, dilakukan oleh pemerintah setempat didukung oleh ormas dan tokoh-tokoh masyarakat. Bahkan pelarangan ini terjadi sejak beberapa tahun yang lalu," kata Willem.

(mdk/gil)