Tunggu Hasil Kajian, Ridwan Kamil Masih Tutup Wisata Tangkuban Parahu

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan kawasan wisata alam yang terletak di perbatasan Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan Kabupaten Subang itu sudah berstatus normal. Namun, karena alasan kesehatan dan keamanan ia meminta untuk sementara tidak dibuka dahulu.

2019-07-29 19:32:02

Gunung Tangkuban Parahu Erupsi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum mengambil keputusan terkait status Gunung Tangkuban Parahu pasca erupsi freatik, Jumat (26/7). Mereka akan melakukan kajian dan evaluasi terkait prosedur standar yang diberlakukan pihak pengelola tempat wisata.

"Dasar kapan waktu dibuka bukan hari ini, tapi dalam waktu dekat akan dirapatkan secara mendalam, secepatnya, nanti kita hitung waktunya dan evaluasi," katanya usai meninjau langsung Gunung Tangkuban Parahu, Senin (29/7).

"Erupsi ini bukan magma tapi uap air atau freatik. Ini menjadi pola beberapa tahun ke belakang, seperti tahun 2013. Ini sifatnya lokal, tidak menyebar, menyusutnya pun cepat. Posisi hari ini normal. Saya kira laporan kewaspadaan harus tetap dijaga," lanjutnya.

Evaluasi itu nantinya melibatkan pihak terkait termasuk pengelola. Pembahasan akan berkaitan dengan kesiapsiagaan pengelola serta kelengkapan prosedur evakuasi. Pasalnya, potensi erupsi belum bisa diprediksi.

Selain itu, personel keamanan masih akan ditempatkan di sekitar lokasi wisata akan hingga waktu yang belum ditentukan. Ia berharap warga, wisatawan hingga pedagang memaklumi hal ini sekaligus menahan diri melakukan aktivitasnya di area kawasan wisata untuk kebaikan bersama.

"Tangkuban Parahu adalah tempat wisata alam gunung aktif. Pengelola mengharapkan dibuka secepatnya, tapi saya juga harus mendengar pendapat dari lembaga vulkanologi dan pihak terkait, baru kita ambil keputusan," terangnya.

Dalam kesempatan itu, ia meminta juga agar bijak dalam menggunakan media sosial dalam menyebarkan informasi. "Saat terjadi bencana, fokus sumber informasi hanya pada lembaga resmi yaitu Pemda atau lembaga kebencanaan. Jangan dari pribadi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

(mdk/rnd)