Tudingan Kerajaan Ferdy Sambo dan Konsorsium Judi, Benarkah Ada?
Beredar video viral yang memperlihatkan skema judi online dengan nama Irjen Ferdy Sambo sebagai kaisar atau pemimpinnya. Video tersebut berjudul Judi Online Kaisar Sambo dan Konsorsium 303.
Polri pelan-pelan mulai mengungkap tabir kasus pembunuhan Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J. Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo diduga menjadi dalang peristiwa berdarah di Duren Tiga tersebut, dibantu istrinya, Putri Candrawathi. Sejumlah petinggi Polri juga diduga melanggar kode etik karena 'membantu' Ferdy Sambo menghalangi penyelidikan kasus pembunuhan tersebut.
Di tengah kasus pembunuhan Brigadir J, beredar video viral yang memperlihatkan skema judi online dengan nama Irjen Ferdy Sambo sebagai kaisar atau pemimpinnya. Video tersebut berjudul Judi Online Kaisar Sambo dan Konsorsium 303.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga sedang meminta jajarannya untuk tegas menindak segala bentuk kejahatan pelanggaran tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Tindak pidana itu mulai dari peredaran gelap narkoba hingga perjudian.
Jenderal bintang empat itu mengaku telah lama mengeluarkan perintah memberantas perjudian. Seperti judi darat, judi online dan pelbagai macam bentuk pelanggaran tindak pidana.
"Mulai dari peredaran narkotika, perjudian baik konvensional ataupun online, adanya pungutan liar (pungli), Ilegal minning, penyalahgunaan BBM dan LPG, sikap arogan hingga adanya keberpihakan anggota dalam menangani permasalahan hukum di masyarakat," kata Sigit dalam kegiatan video conference kepada seluruh jajaran mulai dari tingkat Mabes Polri hingga Polda jajaran seluruh Indonesia, Kamis (18/8).
Mantan Kabareskrim Polri itu juga menegaskan tak akan menolerasi bila ada pejabat Polri yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Sigit mengancam mencopot Kapolres, Kapolda hingga pejabat Mabes Polri terlibat membekingi praktik perjudian.
"Saya tidak memberikan toleransi kalau masih ada kedapatan, pejabatnya saya copot, saya tidak peduli apakah itu Kapolres, apakah itu direktur, apakah itu Kapolda saya copot. Demikian juga di Mabes tolong untuk diperhatikan akan saya copot juga," kata Sigit menekankan.
Sigit meminta kepada seluruh jajaran untuk memiliki komitmen yang sejalan dan selaras terkait dengan pemberantasan segala bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat. Hal itu dilakukan guna menjaga marwah dari institusi Polri.
"Sekali lagi saya tanya kepada rekan-rekan, yang tidak sanggup angkat tangan. Kalau tidak ada berarti kalian semua, rekan-rekan semua, masih cinta institusi dan saya minta kembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri, kepada institusi, sesegera mungkin," kata Sigit.
Respons soal Sambo jadi Kaisar Judi
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo merespons beredarnya informasi tersebut. Dedi mengatakan, Polri bakal menindak tegas segala bentuk perjudian, premanisme, hingga narkoba seperti perintah Kapolri. Namun, soal informasi yang beredar itu ia mengaku belum mengetahuinya.
"Pekat (judi, premanisme, narkoba) dan lain-lain sikat terus tanpa pandang bulu, itu komitmen Polri dari dulu," kata Dedi saat dihubungi, Jumat (19/8/2022).
Selain itu, terkait dengan penyebar dan pembuat informasi tersebut bakal didalami oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
"Nanti biar didalami sama Dit Siber," jelas Dedi.
Sedangkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk serius mendalami dugaan keterlibatan anggota dalam skema judi online tersebut.
"Saat ini beredar luas skema jaringan polisi yang terkait FS dan juga terkait perjudian online, berikut bandar-bandar judinya. IPW meminta Timsus menyelidiki informasi yang beredar tersebut dan menindak lanjutinya," tutur Sugeng seperti dikutip dari Liputan6.com, Kamis 18 Agustus 2022.
Menurut Sugeng, penelusuran nama-nama jenderal dan jajaran Polri lainnya dalam informasi tersebut tetap mesti profesional dan menerapkan asas praduga tak bersalah. Terlebih keabsahan dokumen tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut.
"Akan tetapi terkait pihak-pihak yang tersebut namanya sebagai jaringan FS harus diterapkan asas praduga tak bersalah," jelas dia.
Puluhan Polisi Diduga 'Bantu' Sambo Kasus Pembunuhan Brigadir J
Ferdy Sambo juga disebut memiliki kelompok besar di internal Polri dan diibaratkan kelompok Ferdy Sambo ini sebagai kerajaan yang berkuasa. Hal itu diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD.
"Kalau ini tidak antar institusi, tetapi di dalamnya (Polri) sendiri ada banyak masalah. Yang jelas ada hambatan-hambatan di dalam secara struktural. Karena ini tidak bisa dipungkiri ada kelompok Sambo sendiri yang seperti menjadi kerajaan Polri di dalamnya, seperti sub Mabes yang sangat berkuasa," kata Mahfud dalam kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored, dikutip merdeka.com Kamis (18/8).
Menurut Mahfud, hal ini yang menyebabkan pengusutan kasus penembakan Brigadir J banyak hambatan. Bahkan hambatan dirasakan pula oleh Kapolri.
Melihat hal tersebut, Mahfud menilai Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) perlu melakukan pembenahan internal.
"Disembunyikan dari Kapolri oleh orang-orangnya Sambo. Sehingga Kapolri agak terasa lambat. Tetapi dia kan responsif terhadap isu-isu dari luar, misalnya komunikasi dengan kita dengan masyarakat. Dia jalan sehingga semuanya selesai meski agak terlambat," tegas Mahfud.
Selaras dengan pernyataan Mahfud, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso juga menilai Irjen Ferdy Sambo cukup memiliki pengaruh di Korps Bhayangkara. Sugeng mengungkapkan, sebanyak puluhan personel polisi diduga melanggar kode etik atas kasus pembunuhan Brigadir J.
"Pasti lah, pasti berpengaruh, makanya puluhan personel yang ikut nyemplung dalam kasus ini, gimana tidak berpengaruh," kata Sugeng dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/8).
Menurutnya, pengaruh Sambo di internal Polri tak terlepas dari posisinya yang menjabat sebagai Kadiv Propam dan Kasatgasus Merah Putih. Saat ini Sambo sudah dicobot dari jabatan tersebut.
Sugeng menilai pembubaran Satgasus Merah Putih menjadi upaya mengurangi pengaruh Sambo. "Iya salah satu bentuk mengurangi kekuatan, menghilangkan atau memutus mata rantai (pengaruh) tersangka FS," ujarnya.