Tolak PLTP Baturraden, warga duduki jalan utama kantor Bupati Bayumas

Humas Aliansi Selamatkan Slamet, Adam Kuncoro mengatakan tenda tersebut didirikan sebagai posko perjuangan. Tenda sengaja didirikan sebagai keteguhan sikap bahwa mereka menuntut Bupati Banyumas agar membuat rekomendasi pencabutan izin ekplorasi panas bumi di Gunung Slamet.

2017-10-09 15:07:05

Demo

Ratusan demonstran menolak PLTP Baturraden, menduduki jalan Kabupaten tepat di depan kantor dinas Bupati Banyumas, sabtu (9/10). Mereka mengubah jalan seluas 4 meter sebagai panggung kebudayaan. Diguyur hujan para demonstran mendirikan tenda sebagai bentuk sikap kukuh bertahan menunggu dialog dengan Bupati Banyumas, Achmad Husein.

Humas Aliansi Selamatkan Slamet, Adam Kuncoro mengatakan tenda tersebut didirikan sebagai posko perjuangan. Tenda sengaja didirikan sebagai keteguhan sikap bahwa mereka menuntut Bupati Banyumas agar membuat rekomendasi pencabutan izin ekplorasi panas bumi di Gunung Slamet.

"Jika Bupati tidak menemui kami hari ini. Sangat dimungkinkan kami akan bermalam di jalan ini," kata Adam, Sabtu (9/10)

Ia mengatakan aksi menolak PLTP tidak akan usai sebelum Bupati Banyumas menemui massa aksi. Massa aksi juga mengubah jalan menjadi panggung kebudayaan. Tepat di gerbang kantor dinas bupati yang dijaga satpol PP dan polisi, beberapa komunitas solidaritas aksi selamatkan slamet membawakan lagu-lagu perlawanan, pantomim, teater dan pembacaan puisi.

"Sempat ada larangan dari kepolisian. Tapi kami tetap akan kukuh bertahan karena kerusakan alam di Gunung Slamet akibat pembangunan PLTP sudah tak bisa ditolerir," ujarnya.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Banyumas, Didi Rudwianto yang sempat menemui demonstran mengatakan tidak bisa memenuhi permintaan massa aksi bertemu dengan Bupati. Didi mengatakan bupati sendiri tengah memperjuangkan keluhan warga terkait pembangunan PLTP dan menghadap Gubernur sejak Senin (9/10). Bupati dikabarkan oleh Didi juga mengajak pihak dari PLTP yakni PT SAE.

"Hari ini Bupati lagi di Semarang menemui Gubernur. Bupati tak punya kewenangan apa-apa. Saya harap semua mengerti," kata Didi di hadapan massa.

Ratusan demonstran yang tergabung dalam aksi menolak PLTP berasal dari wilayah terdampak eksplorasi PLTP yakni kecamatan Cilongok, Karang Lewas yakni desa Sunyalangu dan Kecamatan Sumbang yakni desa Kutayasa, Ciberem dan Kebanggan. Ratusan demonstran ini bersama-sama turun ke jalan karena nasib sepenannggungan sebab pembangunan PLTP telah berdampak merusak wilayah tempat mereka tinggal.

(mdk/rhm)