Tolak revisi UU KPK, aktivis buat gerakan Yogya Gumregah

Mereka pun mendesak Presiden Jokowi untuk menyatakan tidak setuju dengan rencana revisi tersebut.

Puluhan aktivis anti korupsi dan mahasiswa di Yogyakarta menggelar aksi penolakan terhadap rencana revisi Undang-undang KPK di Malioboro, Selasa (16/2). Mereka menamai gerakan penolakan tersebut sebagai gerakan Yogya Gumregah.

Dalam aksi tersebut mereka berorasi dan melakukan aksi teatrikal yang merupakan simbol penolakan terhadap revisi uu KPK. Salah seorang peserta melumuri tubuhnya dengan cat dan membaca puisi.

Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) UGM yang juga koordinator aksi, Fariz Fahrian menjelaskan penolakan revisi ini dilakukan karena dinilai sebagai pintu masuk pelemahan KPK.

"Yang diincar adalah memangkas kewenangan KPK. Kenapa? Karena keberadaan KPK saat ini terbukti mengganggu DPR yang selalu tertangkap KPK," katanya di sela-sela aksi.

Dari informasi yang didapatkannya, ada empat poin yang akan dipangkas dari kewenangan KPK. Pertama terkait penyadapan, kedua keberadaan penyidik independen, ketiga dimunculkannya dewan pengawas dan keempat terkait SP3.

"Ini revisi jadi terlihat bukan untuk menguatkan KPK, tapi justru untuk melemahkan. Kalau tidak ada penyidik independen, hanya dari kepolisian maka ini akan menjadi pertanyaan, bagaimana kalau nanti kasusnya menyangkut pejabat polisi?" ujarnya.

Dari catatannya sedikitnya sudah 18 draf perubahan uu KPK di tangan DPR. Sayangnya, dari draf tersebut tidak ada naskah akademik yang seharusnya menjadi persyaratan untuk revisi uu.

"Amanat undang-undang harus ada naskah akademik, ini menunjukkan jika benar ada kajian akademis. Kalau yang terlihat saat ini adalah kepentingan DPR," pungkasnya.

Mereka pun mendesak Presiden Jokowi untuk menyatakan tidak setuju dengan rencana revisi tersebut. "Kami mendesak presiden Jokowi untuk menolak rencana revisi ini," tandasnya.