Tol Suramadu digratiskan, nasib kapal feri di ujung tanduk

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengakui penggratisan biaya melintas di Jembatan Suramadu semakin berdampak pada transportasi penyeberangan kapal feri Ujung-Kamal.

2018-10-31 14:23:32

Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengakui penggratisan biaya melintas di Jembatan Suramadu semakin berdampak pada transportasi penyeberangan kapal feri Ujung-Kamal.

"Setiap perubahan pasti ada yang tersingkirkan. Sama dengan gaya hidup kita sehari-hari, kalau sudah ada sesuatu baru, yang lama akan ditinggalkan," ujarnya ketika ditemui di Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Rabu (31/10). Dikutip dari Antara.

Pembebasan tarif Jembatan Suramadu oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu (27/10) menuai pro dan kontra, bahkan membuat pengusaha kapal penyeberangan di rute yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura bersuara.

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur, pro dan kontra yang terjadi wajar, tetapi jika tidak ada pembaharuan, keadaan hanya stagnan.

Padahal, kata dia, perubahan status tol Suramadu menjadi nontol akan mampu mengurangi disparitas antara daerah di Jawa dan Madura, termasuk upaya meningkatkan investasi yang berimbas pada perbaikan ekonomi masyarakat setempat.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu mengaku segera memanggil pihak-pihak terkait untuk membicarakan persoalan kapal feri, dan mengajaknya membahas solusi terbaik.

"Pihak terkait akan duduk bersama mencari solusi bagaimana jika penumpang kapal terus menurun, apakah pindah ke lokasi lain ataukah seperti apa. Tapi yang jelas, Pemprov tidak ada subsidi untuk penyeberangan Ujung-Kamal," ucapnya.

Sementara itu, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron di sela peresmian penggratisan Suramadu beberapa waktu lalu mengaku tetap mengupayakan Pelabuhan Kamal ramai dikunjungi.

Ra Latif, sapaan akrabnya, berkomitmen tetap menaruh perhatian terhadap nasib Pelabuhan Kamal, Bangkalan, yang sejak Jembatan Suramadu dioperasikan pada 10 Juni 2009 terbilang sepi.

"Soal Pelabuhan Kamal ini nanti kami akan duduk bersama pemangku kebijakan lain untuk membahas pengembangan ke depan, salah satunya destinasi wisata," katanya.

(mdk/cob)