Tjahjo Kumolo sebut penghinaan fitnah di media sosial sudah membabibuta
Politisi PDIP ini mengungkapkan, pihak yang melakukan fitnah dan menyebarkan berita bohong harus dilawan serta dilaporkan kepada pihak berwenang. Pelaporan tersebut dilakukan demi menjaga harga diri sebagai manusia.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah tidak pernah menutup diri dari kritik masyarakat. Namun, dia mengingatkan, kritik yang disampaikan harus sesuai dan membawa solusi, bukan fitnah.
Tjahjo mencontohkan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon kerap memberikan kritik pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Dia menilai, kritik tersebut merupakan hal yang wajar. Pasalnya Fadli merupakan kader dari Partai Gerindra yang memutuskan menjadi oposisi pemerintah.
"Fadli Zon yang selalu menyampaikan kritik kepada pemerintah hal yang wajar karena posisinya sebagai anggota DPR dan partai oposisi. Yang harus kita lawan dan kita laporkan pada yang berwajib kalau ada anggota masyarakat yang menghina dan menyebar berita berita yang fitnah," katanya melalui pesan singkatnya, Senin (26/2).
Politisi PDIP ini mengungkapkan, pihak yang melakukan fitnah dan menyebarkan berita bohong harus dilawan serta dilaporkan kepada pihak berwenang. Pelaporan tersebut dilakukan demi menjaga harga diri sebagai manusia.
"Pasti siapa pun tidak terima jika dihina dan disebar berita berita fitnah, ini yang harus kita lawan dan proses secara hukum karena berita penghinaan fitnah di media sosial sudah membabibuta dan mengganggu harga diri dan kehormatan kita sebagai manusia apalagi menghina lambang negara," tegasnya.
Tjahjo mempersilahkan semua pihak untuk melakukan kritik, terlebih dibarengi dengan solusi. "Di sisi lain saya menegaskan bahwa di tengah tengah masyarakat kita aspek kecurigaan ini yang selalu dikedepankan, ini yang harus diluruskan karena kecurigaan yang berlebih tanpa dasar akan mengganggu setiap proses pengambilan keputusan politik pembangunan," tutupnya.
Baca juga:
Mendagri Tjahjo Kumolo penuhi undangan KPK
Bersama beberapa gubernur, Menteri Tjhajo sambangi gedung KPK
JK kembali dijagokan cawapres, Mendagri nilai klausul UUD 45 multitafsir
APPSI minta pemerintah terbitkan Inpres kerja sama perdagangan antarprovinsi
24 Gubernur dan 6 wagub berkumpul di Bandung, perkuat sinergitas antarprovinsi