LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. PERISTIWA

Tito Sebut Ada Kepala Daerah Minta Naik Tunjangan Biar Tidak Korupsi

Tito nilai sudah waktunya untuk dilakukan evaluasi karena sistem mendorong kepala daerah untuk korupsi.

2019-11-18 15:21:04
Mendagri Tito Karnavian
Advertisement

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, ada kepala daerah yang meminta tunjangan untuk dinaikan. Hal tersebut demi mengurangi potensi untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senin (18/11). Tito menanggapi terkait evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Tito nilai sudah waktunya untuk dilakukan evaluasi karena sistem mendorong kepala daerah untuk korupsi.

Advertisement

"Potensi konflik kemudian tindak pidana korupsi, apa mungkin gaji dinaikan kepala daerah terpilih atau dana tunjangan yang diberikan, bukan dana operasional nanti dana operasional takut lagi salah kena lagi kasus, ini beberapa suara dari bupati, wali kota menyampaikan itu," ujarnya.

Dia mengatakan, para kepala daerah yang menyampaikan kepada dirinya, ingin tunjangan untuk dinaikan. Agar potensi untuk melakukan korupsi berkurang.

"Pak kasih kita tunjangan, biar korupsinya berkurang potensinya, ada yang menyampaikan demikian," sambungnya.

Advertisement

Pilkada Perlu Dievaluasi

Tito mengatakan, kalau dalam evaluasi Pilkada itu ditemukan pemilihan langsung banyak negatifnya, sistem bisa diubah. Salah satunya sistem asimetris.

Sistem itu jika diterapkan maka ada dua sistem pemilihan kepala daerah yang akan dipakai. Sistem secara langsung akan digunakan untuk daerah dengan tingkat kedewasaan demokrasi tinggi. Artinya, daerah potensi praktik jual beli suara rendah, misalnya di perkotaan.

Sementara, pemilihan tak langsung, menurut Tito bisa diterapkan di daerah yang tingkat kedewasaan demokrasi rendah. Artinya, daerah di mana kepala daerah terpilih karena memberikan uang atau barang kepada pemilih.

"Sehingga alternatifnya asimetris mungkin yaitu di daerah yang indeks democratic maturity tinggi ini Pilkada langsung yang rendah maka ini mekanisme lain apakah melalui DPD, DPRD seperti dulu. Tapi bagaimana reduce damage juga kalau problem di DPRD bagaimana dengan independen tadi mereka bisa terakomodir solusinya seperti apa?" tutup Tito.

(mdk/fik)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.