Tito Sasar Entaskan Kemiskinan Ekstrem pada 5 Kabupaten di Jawa Barat

Untuk tahun 2021, pemerintah tengah fokus melakukan penanggulangan kemiskinan ekstrem pada 7 Provinsi, yang mana 3 di antaranya terletak di Pulau Jawa, yakni Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur.

2021-09-29 20:42:31

Mendagri Tito Karnavian

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyasar untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem pada lima kabupaten di Jawa Barat. Langkah ini dianggap sejalan dengan keinginan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024. Sebab, merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem Indonesia mencapai 10,86 juta jiwa, atau sebanyak empat persen dari jumlah penduduk Indonesia.

“Khusus untuk di Jawa Barat itu ada 5 kabupaten/kota, kabupaten yang menjadi target kita untuk kita keroyok ramai-ramai, yaitu Karawang, Indramayu, Cianjur, Kuningan, dan Kabupaten Bandung,” kata Tito dalam keterangan persnya di Kantor Gubernur Jawa Barat, Rabu (29/9/2021).

Pengurangan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen ini, menurut Tito sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs), yang merupakan komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Karena itu, Tito menilai, diperlukan sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam mendukung target pemerintah tersebut, contohnya dengan menggandeng swasta.

“Nah ini akan kita kolaborasikan dan juga prinsipnya adalah sinergi, kolaborasi, intervensi, prinsip sinergi ini adalah program-program yang ada di pemerintahan daerah, di kabupaten itu disinergikan, kemudian dikolaborasikan juga dengan mengajak swasta misalnya,” tuturnya.

Hingga saat ini, pemerintah melalui berbagai Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah sesungguhnya telah melaksanakan program-program untuk dapat mengurai persoalan dan penyelesaian kemiskinan ekstrem. Hanya saja, menurut dia, dibutuhkan integrasi data dalam menyasar sasaran yang sama, sehingga dapat dipastikan bahwa program tersebut diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Sekarang kita harus masuk ke data by name by address, baik dengan cara top-down, maupun pendataan langsung di lapangan, sehingga bagiannya jelas siapa yang mau diberikan bantuan, dan kemudian dikolaborasikan dalam bentuk bantuan sosial, jaring pengaman sosial, maupun dalam rangka penguatan mereka,” pungkasnya.

(mdk/ded)