Tindak Pemberontak di Papua, PKS Minta TNI Pakai Protap Pemberantasan Terorisme

Jazuli meminta aparat menindak tegas kelompok itu memakai protap terorisme.

2018-12-05 10:46:30

Penembakan Papua

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengutuk aksi pembunuhan yang dilakukan kelompok pemberontak kepada puluhan pekerja pembangunan jembatan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Jazuli meminta aparat menindak tegas kelompok itu memakai protap terorisme.

Sebab, menurutnya, aksi brutal kelompok pemberontak ini masuk kategori teror. Apalagi, gerakan dari pemberontak yang diduga OPM ini cenderung politis dan mengacaukan keamanan negara.

"Tindak mereka dengan tegas. Nyawa warga negara begitu murah di tangan mereka. Lakukan dengan protap pemberantasan terorisme karena nyatanya mereka terkategori teroris yang menyebarkan teror yang meluas, dengan jumlah korban begitu banyak. Mereka juga kerap menyasar aparat dan menyerang objek strategis publik. Bahkan mereka selama ini juga punya motif politik serta mengacaukan keamanan negara khususnya di Papua," kata Jazuli melalui siaran persnya, Rabu (5/12).

Anggota Komisi I DPR ini menjelaskan alasan kuat menyebut kelompok ini sebagai teroris. Alasan itu termuat dalam UU Nomor 5 tahun 2018 Tentang Pemberantasan Terorisme.

Berdasarkan UU itu disebutkan defenisi terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Untuk itu, Jazuli meminta negara tidak boleh kalah melawan aksi-aksi terorisme seperti yang dilakukan pemberontak di Papua. Apalagi korbannya adalah warga yang ingin membangun wilayah Papua.

"Bayangkan para pekerja ini adalah pejuang dan tulang punggung keluarganya. Harus meninggalkan anak, istri dan keluarga tercinta untuk mencari nafkah di Papua. Untuk itu, Pemerintah harus semakin meningkatkan jaminan keamanan bagi warga negara kita di sana," tegas Jazuli.

(mdk/ray)