Temui pimpinan DPR & Komisi III, Tim Pengacara Muslim adukan ketidakadilan napiter

Tim Pengacara Muslim juga mendapat laporan mengenai penangkapan disertai surat penahanan. Namun, setelah ditelusuri tak jelas keberadaan lokasi penangkapan dan penahanannya.

2018-10-22 20:55:02

Terorisme

Koordinator Tim Pengacara Muslim (TPM) Achmad Michdan menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon serta Komisi III membahas laporan warga tersangka napiter. Achmad mengatakan, sejak adanya Undang-undang anti teroris telah terjadi penangkapan-penangkapan yang tidak sesuai prosedur.

"Dari proses penangkapan yang melebihi 200 itu, 20 persen menghubungi kami meminta bantuan. Yang suaminya ditangkap kesulitan mengetahui di mana posisi suaminya," kata Michdan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (22/10).

Tim Pengacara Muslim juga mendapat laporan mengenai penangkapan disertai surat penahanan. Namun, setelah ditelusuri tak jelas keberadaan lokasi penangkapan dan penahanannya.

"Meskipun ada yang mendapat surat penangkapan, tapi setelah dikonfirmasi enggak di situ. Ada juga yang ditangkap ada surat penangkapan penahananya, tetapi tidak jelas di mana dia berada. Itu sesuatu yang menurut kami tidak transparan," kata dia.

Michdan juga melaporkan keluhan mengenai nasib para napi terduga teroris yang ditangkap mengalami ketidakadilan dalam jeruji penjara. Para narapidana itu mengalami sakit serius namun tak mendapat perawatan.

"Ada juga yang napiter, di mana setelah pascakejadian Mako Brimob dan bom di Surabaya, sebagian langsung dikirim ke Nusakambangan dan balik ke Gunung Sindur. Banyak yang menderita sakit serius, seperti kelumpuhan, terseok-seok bahkan tidak bisa bangun," kata dia.

Dia berharap pemerintah yang berwenang dapat memperhatikan masalah ini. "Kita ingin supaya melalui Pak Fadli dan Komisi III dapat memperhatikan hak-hak kesejahteraan para napi yang sebetulnya harus diperhatikan. Mereka harus dapat pelayanan kesehatan," kata dia.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon pun mengatakan, DPR akan menjalankan tugasnya dalam menindaklanjuti aspirasi rakyat agar UU yang diterapkan sesuai aturan.

"Ini bisa jadi semacam pola yang kita harapkan DPR mempunya fungsi pengawasan harus mengawasi jangan sampai pola melanggar UU," kata Fadli.

(mdk/gil)