Telusuri aset Rita Widyasari, KPK periksa 15 orang di Polres Kukar

Telusuri aset Rita Widyasari, KPK periksa 15 orang di Polres Kukar. Aset-aset Rita yang diduga merupakan hasil TPPU terus ditelusuri. Hari ini, Jumat (19/1), KPK memeriksa 15 orang di Polres Kukar terkait perkara ini. Selain itu, KPK juga memeriksa Rita selama lima jam lebih di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan.

2018-01-19 20:40:00

Bupati Kukar tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari. Selain menjadi tersangka untuk perkara dugaan suap dan gratifikasi, Rita juga telah ditetapkan sebagai tersangka untuk dugaan TPPU.

Aset-aset Rita yang diduga merupakan hasil TPPU terus ditelusuri. Hari ini, Jumat (19/1), KPK memeriksa 15 orang di Polres Kukar terkait perkara ini. Selain itu, KPK juga memeriksa Rita selama lima jam lebih di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Dilakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi untuk tersangka RIW dalam kasus dugaan gratifikasi dan TPPU. Kami mendalami lebih lanjut indikasi-indikasi penerimaan terhadap tersangka atau juga melalui pihak lain termasuk di sini KHR dan juga kita dalami terkait kepemilikan aset dalam tindak pidana pencucian uang," papar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Sebanyak 15 saksi yang diperiksa kebanyakan berasal dari pejabat lingkup Pemkab Kukar dan satu saksi seorang salesman dari sebuah tempat penjualan kendaraan di Balikpapan. KPK, kata Febri, juga telah menyita cukup banyak aset milik politisi Golkar ini.

Di antaranya dua unit apartemen, sejumlah mobil, jam tangan, tas, dan sepatu. Nilai dari aksesoris seperti tas, sepatu, dan jam tangan ini disebutkan Febri cukup signifikan.

"Tapi tentu nanti kita perlu melakukan perhitungan dan penyesuaian terlebih dahulu terhadap seluruh barang yang disita," ujarnya.

KPK juga mendalami hubungan penerimaan gratifikasi dengan perizinan sawit dan juga kegiatan pertambangan di Kukar. "Itu juga memang menjadi salah satu konsep dalam proses penyidikan ini di KPK," pungkasnya.

(mdk/eko)