Teken MoU dengan BPK, Ganjar Pranowo dukung penerapan e-audit
"Kita setuju saja, karena ini mempermudah kontrol dan pola pemeriksaan maupun pencatatannya," kata Ganjar.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung penuh langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemantauan data transaksi rekening milik Pemprov Jateng di Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara online atau e-audit. Hal itu disampaikan Ganjar usai penandatanganan kesepakatan bersama antara BPK dengan sejumlah gubernur dan direktur BPD tentang akses data transaksi rekening pemprov secara online di Jakarta, Selasa (21/1).
"Kita setuju saja, karena ini mempermudah kontrol dan pola pemeriksaan maupun pencatatannya. Jadi tinggal jalan saja," ucap Ganjar dalam siaran pers yang diterima merdeka.com.
Sejumlah BPD yang ikut dalam penandatanganan kesepakatan itu antara lain BPD Jateng, Jabar-Banten, Bank Jatim, BPD Bali dan Bank Sulselbar. Dengan kerjasama itu, Ganjar berharap akses data keuangan pemda melalui sistem online dapat berjalan secara efektif dan tidak menganggu data perbankan.
"Cuma tadi memang ada yang menarik ketika masuk ke perbankan yang penting tidak menganggu, nantinya UU Perbankan menyangkut kerahasiaannya. Sehingga harapannya betul-betul dua instansi ini bisa melaksanakan, tidak sampai bocor," katanya.
Senada dengan Ganjar, Gubernur Jawa Timur Soekarwo berharap kerjasama ini dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan APBD.
"Ya bagus, biar BPK langsung terkoneksi dengan data. Kalau ada kecurangan bisa ketahuan, jadi datanya bisa untuk perbandingan," kata Pakde Karwo.
Sementara itu, Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan, dengan penandatanganan kesepakatan itu maka BPK bisa secara online memantau transaksi keuangan pemprov di BPD. Hadi mengatakan, kesepakatan itu merupakan langkah menuju implementasi e-audit.
"Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk memungkinkan BPK mengakses secara online seluruh transaksi kas pemerintah provinsi dimaksud yang ada pada BPD. Akses online transaksi kas Pemerintah Provinsi tersebut pada BPD merupakan salah satu implementasi e-audit BPK pada pemerintah daerah," ujar Hadi.(mdk/dan)