Tanggapan Ridwan Kamil Terkait Isu Penghapusan Pendidikan Agama

Belakangan isu penghapusan pendidikan agama menyeruak.

2019-07-12 23:00:08

Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) mengaku tidak setuju dengan isu penghapusan pendidikan agama yang saat ini tengah ramai diperbincangkan. Saat ini sendiri, RK menyebut bahwa pihaknya tengah menyiapkan peraturan daerah tentang pendidikan agama.

RK mengatakan bahwa seluruh dimensi pembangunan di Indonesia harus dilandasi 'Ketuhanan yang Maha Esa', sila pertama Pancasila. Hal tersebut menurutnya mengandung arti bahwa pendidikan agama sangat penting.

Karena memandang pentingnya pendidikan agama tersebut, RK menyebut bahwa Provinsi Jawa Barat akan menambah intensitas dan kualitas pendidikan agama dengan akan segera membahas perda terkait pendidikan agama.

"Kita akan bahas perda pendidikan keagamaan, untuk memberikan dukungan pendidikan agama di seluruh Jabar," kata RK di Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Jumat (12/7).

Rencana pembuatan perda tentang pendidikan agama oleh Pemprov Jawa Barat itu sendiri mendapatkan apresiasi, salah satunya dari guru Pendidikan Agama Islam di Tasikmalaya, Rosma (32). Ia mengatakan bahwa pendidikan agama tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan karena dari sana lahir norma dan etika.

Menurut Rosma, permasalahan norma dan etika di tengah pelajar saat ini sangat erat kaitannya dengan pendidikan agama, baik di sekolah maupun di madrasah. "Mereka yang memahami agama dengan baik, secara umum norma dan etikanya juga baik karena pemahaman agama yang menjadi rem saat berperilaku negatif," katanya.

Ketika pendidikan agama hanya diserahkan kepada orang tua dan pemerintah tidak ikut ambil bagian, menurutnya yang akan tercipta adalah mengikisnya norma dan etika di tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak sedikit orang tua yang tidak memperhatikan pemahaman agama anak-anaknya, bahkan cenderung apatis.

"Jadi saya sangat berharap agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa segera membuat perda tentang pendidikan agama, prosesnya jangan terlalu lama. Setidaknya dengan dibuatnya perda tentang itu bisa menyelamatkan norma dan etika generasi selanjutnya," ungkapnya.

(mdk/ded)