LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. PERISTIWA

Tanggapan Golkar soal JK tolak Densus Tipikor

Diketahui sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla sebelumnya menilai, Polri tidak perlu membentuk Densus Tipikor. Menurut dia, saat ini cukup memaksimalkan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

2017-10-18 17:42:06
Densus Antikorupsi
Advertisement

Ketua DPP Partai Golkar, Aziz Syamsudin yang juga anggota komisi III tidak ingin menanggapi serius perbedaan pendapat terkait pembentukan Densus Tipikor. Perbedaan pendapat tersebut terlontar dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menilai bahwa Polri tidak perlu membentuk Densus Tipikor.

"Tentu kita hargai dan dalam rapat-rapat kami bersama Polri di DPR telah beberapa kali menyampaikan dan menggaris bawahi agar pembentukan Densus ini tidak ada konflik of interest dan tidak tumpang tindih antar apapun," ujar Aziz di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (18/10).

Azis menambahkan, selama proses pembentukannya sesuai dengan Undang-Undang, partainya akan mendukung penuh Densus Tikor dalam rangka mempercepat pemberantasan korupsi yang semakin akut di negara ini. "Tentu Partai Golkar fraksi di DPR akan mendukung setiap langkah dan kebijakan Polri sepanjang dengan ketentuan UU," tegas Aziz.

Diketahui sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla sebelumnya menilai, Polri tidak perlu membentuk Densus Tipikor. Menurut dia, saat ini cukup memaksimalkan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

"Jadi cukup biar KPK dulu, toh sebenarnya polisi, kejaksaan juga masih bisa menjalankan tugas. Tidak berarti perlu ada tim baru untuk melakukan itu, tim yang ada sekarang juga bisa. Difokuskan dulu KPK dan KPK dibantu sambil bekerja secara baik," kata Wapres di kantornya di Jakarta, Selasa (17/10).

Baca juga:
JK beda pendapat dengan Jokowi, Fahri sebut manajemen pasar kelontong
Pimpinan DPR minta penolakan JK soal Densus Tipikor disambut positif
Wiranto bakal minta penjelasan Kapolri terkait Densus Antikorupsi
JK beda pendapat dengan Jokowi soal Densus Antikorupsi, ini kata Menkumham
Menkum HAM minta status KPK harus sesuai dengan UU
Densus Antikorupsi, ditolak Wapres JK direstui Presiden Jokowi



Advertisement
(mdk/rhm)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.