Tambah auditor, BPK bakal gandeng pihak swasta

Wakil Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar, menegaskan bakal menggandeng pihak swasta ikut melakukan audit keuangan. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi lagi kasus suap kepada auditor.

Wakil Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar, menegaskan bakal menggandeng pihak swasta ikut melakukan audit keuangan. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi lagi kasus suap kepada auditor.

"Ada, tahun ini kita ada 29 kabupaten kota yang kita mintakan kantor akuntan publik untuk memeriksa, dan tahun depan akan kita tingkatkan terus karena kita khawatir hal seperti ini (kasus suap) terjadi lagi," katanya di gedung DPR Senayan, Senin (29/5).

"Saya berencana menaikkan dari 29 ke 50 kabupaten kota, jadi dari 600 sekian (lembaga) 50-nya akan dipegang oleh kantor akuntan publik," sambungnya.

Bahrullah menegaskan untuk mencari auditor dari kantor akuntan publik tidak bisa sembarang. Semua harus sesuai dengan aturan dan kebijakan dari BPK.

"Nanti kita akan buka posisi, dan akan kita latih juga sebab standar kantor akuntan publik berbeda dengan standar pemerintahan, sehingga ada pelatihan untuk itu, kita tahun depan akan membuka lebih banyak lagi apalagi dengan kondisi seperti ini," pungkasnya.

Sebelumnya Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, target penyidik yakni suap dalam pemberian opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDT).

Dalam OTT, penyidik mengamankan tujuh orang, enam di antaranya dari pihak BPK dan satu orang Irjen (Inspektur Jenderal) di Kemendes-PDT.

"Di kantor BPK diamankan 6 orang yakni ALS sebagai auditor di BPK, LS eselon 1, CDT eselon 3 Kemendes-PDT, SR Sekretaris, sopir dan satu satpam," jelas Ketua KPK Agus Raharjo, Sabtu pekan lalu.(mdk/ang)