Takut sanksi, PNS Kabupaten Tangerang rebutan absen di hari pertama kerja

Takut sanksi, PNS Kabupaten Tangerang rebutan absen di hari pertama kerja. Dari enam mesin absen sidik jari (finger print) hanya tiga mesin yang aktif dan bisa digunakan dengan lancar. Kepanikan juga terlihat kala PNS yang menyodorkan salah satu jarinya tak kunjung terdeteksi.

2018-06-21 10:32:43

PNS

Takut terkena sanksi, ratusan pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah kabupaten Tangerang, berebut absen di hari pertama masuk pasca cuti lebaran, Kamis (21/6). Pemandangan berbeda di lingkungan Pemkab Tangerang ini, lantaran ratusan PNS tersebut tak ingin disanksi penghapusan tunjangan kinerja daerah.

Namun sayang, dari enam mesin absen sidik jari (finger print) hanya tiga mesin yang aktif dan bisa digunakan dengan lancar. Kepanikan juga terlihat kala PNS yang menyodorkan salah satu jarinya tak kunjung terdeteksi.

"Aduh sabar-sabar ya, ini kebanyakan santen jarinya," ucap seorang PNS di kantor pusat pemerintah kabupaten Tangerang, dekat lapangan Maulana Yudha, Tigaraksa, kabupaten Tangerang.

Akibat rusaknya mesin absen digital tersebut, beberapa PNS terpaksa harus mengisi absensi secara manual alias tidak menggunakan sistem sidik jari. Aksi rebutan absen pun kian ricuh, kala pejabat Bupati Tangerang tiba di lapangan Maulana Yudha untuk memimpin apel pertama masuk kerja setelah cuti bersama lebaran 2018.

Menanggapi itu, Pejabat Bupati Tangerang, Komarudin memberikan waktu selama lima menit kepada para pegawai untuk berkesempatan mengisi absensi meski secara manual.

"Kita menyesalkan tadi pegawai banyak yang telat apel karena berebut absen. Bahkan, ada yang eror sehingga mereka harus isi manual. Ini harus diperbaiki dimana, jumlah mesin absen khususnya pada apel pagi harus diperbanyak, sehingga tidak berebut dan eror," ucap Komarudin.

Meski begitu, dia memastikan para pegawai yang menggunakan absen manual akan tetap terdata oleh pihak kepegawaian untuk nantinya dilaporkan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.

"Walaupun sudah elektronik, manual juga dilakukan jadi tetap terdata tinggal nanti kepegawaian yang akan melakukan pelaporan," ungkap Komarudin.

(mdk/eko)