Tak perjuangkan RUU PRT, Jokowi diminta reshuffle Menteri Hanif

KSPI menyesalkan sikap pemerintah yang ingin mengesahkan rancangan undang-undang tax amnesti.

2016-04-06 14:23:38

Tenaga Kerja

Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta Presiden Joko Widodo mengganti Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri karena mengabaikan pelbagai kasus menimpa para pekerjaan rumah tangga. Hanif juga dituding enggan memperjuangkan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga masuk dalam prolegnas DPR pada tahun 2016.

"Kenapa kekerasan PRT ini terulang kembali terus harusnya dicegah, apa bentuknya RUU PRT disahkan biar pelaku terlibat kekerasan selalu pejabat, artis, anggota DPR, polisi, dan lain-lain kena hukuman. Itu menteri Hanif direshuffle saja, masak PRT disamakan jongos, kalau ngomong ya pakai otak Pak Hanif tak mau lindungi malah hina," kata Said Iqbal di Kantor LBH Jakarta, Rabu (6/4).

Pihaknya menyesalkan sikap pemerintah yang ingin mengesahkan rancangan undang-undang tax amnesti. Padahal rancangan pekerja rumah tangga sangat menguntungkan masyarakat umum.

"Saya rasa mengutuk omongan Pak Hanif ngenger atau jongos PRT. Kalau menteri kayak gitu pantes saja RUU PRT tak selesai, anggota DPR juga sama pelaku kekerasan. Kenapa didahulukan tax amnesti, kok engga RUU PRT dulu orang lemah engga dilindungi, karena menterinya kolonialisme," kata dia.

Di kesempatan yang sama, Koordinator Jala PRT Lita Anggraini, juga Menteri Hanif Dhakiri dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan aturan untuk PRT agar dilindungi. Sebab, pekerja PRT sangat rentan dengan kekerasan.

"Kami desak RUU PRT masuk prolegnas sampai sekarang belum ada tanda-tanda kami desak 2016 bisa disahkan. Supaya DPR dan pemerintah tak memperburuk PRT yang rentan kekerasan misalnya kawan Ani di RSCM jalani operasi akibat siksaan ada gangguan di mata, " kata Lita yang sembari menunjukkan foto-foto luka Ani.

(mdk/ang)