Tak juga tertibkan baliho Gus Ipul-Puti, komisioner Bawaslu diminta mundur

Karena seringnya protes yang tak digubris Bawaslu, tim Khofifah-Emil menyerah. Semua penilaian diserahkan kepada masyarakat.

Hingga hari ini, Alat Peraga Kampanye (APK), khususnya sejumlah billboard milik pasangan calon nomor urut 2 Pilgub Jawa Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno, masih berdiri kokoh di sejumlah titik Kota Surabaya. Tapi, sekali lagi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur 'cuek'.

Padahal, Bawaslu sudah berkali-kali diingatkan. Protes juga sering dilontarkan tim Paslon urut 1, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak. Lagi-lagi, Bawaslu bergeming. Mereka seperti menutup telinga rapat-rapat.

Karena seringnya protes yang tak digubris Bawaslu, tim Khofifah-Emil menyerah. Semua penilaian diserahkan kepada masyarakat.

"Kalau berharap ketegasan dan sikap adil Bawaslu, kayaknya kita sudah menyampaikan berkali-kali. Tapi biarlah masyarakat yang menilai," ucap Juru Bicara Khofifah-Emil, KH Zahrul Azhar Asad, Minggu (18/3).

Kiai muda yang akrab disapa Gus Hans itu yakin, bahwa masyarakat saat ini sudah cerdas. "Rakyat tinggal memilih. Mau memilih calon yang menghalalkan segala cara dan memanfaatkan akses kekuatan yang dimiliki, atau memilih calon yang taat dengan aturan yang sudah disepakati bersama," katanya pasrah.

Di lain pihak, sejumlah aktivis dari Forum Muda Demokrasi (FoMDem) Jawa Timur menilai Bawaslu tidak serius menegakkan aturan. Bahkan, saking geramnya, mereka meminta komisioner Bawaslu mundur.

Koordinator Bidang Advokasi FoMDeM Jawa Timur, Imam Arifin mengatakan, sesuai sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), per 15 Februari, semua APK milik para Paslon harus diturunkan.

"Tapi coba lihat di beberapa jalan strategis di Surabaya, kok masih berdiri baliho maupun billboard bergambar paslon nomor urut 2," keluh Imam.

Beberapa baliho dan billboard liar milik Gus Ipul-Puti yang masih berdiri megah itu di antaranya; di fly over Pasar Kembang, Jalan Wiyung, Kayoon, Dharmahusada, perempatan arah Suramadu, Pandigiling, perempatan Jalan Tidar, Sulawesi, dan Jalan A Yani atau persis di depan Gedung JX Surabaya.

Itu, lanjut Imam, baru hanya persoalan APK yang sebenarnya sederhana. "Tinggal keseriusan dan komitmen Bawaslu saja dalam menjalankan aturan. Kalau hanya persoalan seperti penertiban APK saja tidak mampu, bagaimana bisa melakukan pengawasan lainnya. Seperti kemungkinan adanya kecurangan pada Pilkada?" tegas aktivis PKC PMII Jawa Timur ini.

Maka sekali lagi, masih kata Imam, Bawaslu harus bisa bertindak tegas terhadap semua pelanggaran aturan di Pilkada serentak 2018 ini.

"Sebab, pengawasan itu merupakan inti dari pelaksanaan pesta demokrasi berkualitas apa tidak. Jika merasa tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya, lebih baik (komisioner) Bawaslu mundur dari jabatannya."

Imam kemudian membandingkan sikap Bawaslu Jawa Timur saat menyikapi billboard Partai NasDem Kota Surabaya yang dianggap menyalahi aturan beberapa waktu lalu. "Langsung diturunkan. Kalau billboardnya NasDem kok Bawaslu responnya cepat sekali, ini ada apa? Ya kalau tidak mampu, tidak punya keberanian untuk menegakkan aturan, ya mundur saja dong dengan ksatria, biar tidak mencederai proses demokrasi," tandasnya.