Tak bisa dipertanggungjawabkan Rp 30 M, 5 komisioner KPU Kaltim diperiksa

Kejari Kutai Barat, Kamis (13/9) lalu, menggeledah dan menyita sejumlah dokumen sebagai barang bukti, terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Rp 30 miliar tahun 2015, yang ditujukan bagi KPU Mahakam Ulu, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kasus itu sendiri, naik ke tingkat penyidikan sejak 16 Agustus lalu.

2018-09-27 16:10:37

Kasus korupsi

Kejari Kutai Barat memeriksa 5 komisioner KPU provinsi Kalimantan Timur. Pemeriksaan terkait dana hibah tahun 2015, Rp 30 miliar yang ditujukan kepada KPU kabupaten Mahakam Ulu namun tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Dua komisioner, Ketua KPU Kaltim Mohammad Taufik dan komisioner Viko Januardhy, sudah diperiksa Rabu (26/9) kemarin. Sedangkan tiga lainnya menyusul sore ini. Kesemuanya dalam kapasitas sebagai saksi.

"Iya, benar. Kemarin 2 komisioner yang diperiksa sebagai saksi. Hari ini, 3 komisioner lain adalah ibu-ibu (Ida Farida), Syamsul Hadi, dan Rudiansyah. Ini lagi proses pemeriksaan, sebagai saksi juga," kata Kasi Pidana Khusus Kejari Kutai Barat, Indra Rivani, dikonfirmasi merdeka.com, Kamis (27/9) sore.

Selain komisioner, sekretaris dan bendahara KPU Mahakam Ulu juga diperiksa hari ini. "Jadi semua yang diperiksa hari ini ada 5 orang. Kalau bendahara dan sekretaris, kami periksa terus 3 hari ini. Karena, ada dokumen yang kami minta mereka untuk mencari dulu," ujar Indra.

"Kalau hari ini, pemeriksaan 5 orang kami lakukan dari jam 10 pagi tadi. Sampai sekarang (sore ini), pemeriksaan sedang berlangsung," tambah Indra.

Dari proses penyidikan yang berjalan saat ini, kejaksaan segera menetapkan pihak yang bertanggungjawab terkait dana hibah Rp 30 miliar itu. "Iya, segera dituntaskan. Artinya, penanganan kasus terus berjalan, secepatnya kami tentukan siapa yang akan bertanggungjawab. Saat ini kami menggali (keterangan) lebih dalam dulu," tegas Indra.

Seperti diketahui, Kejari Kutai Barat, Kamis (13/9) lalu, menggeledah dan menyita sejumlah dokumen sebagai barang bukti, terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Rp 30 miliar tahun 2015, yang ditujukan bagi KPU Mahakam Ulu, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kasus itu sendiri, naik ke tingkat penyidikan sejak 16 Agustus 2018.

Angggaran Rp 30 miliar itu, diterima KPU Mahulu masing-masing Rp 12 miliar dalam APBD murni, dan Rp 18 miliar dalam APBD Perubahan. Saat itu, komisioner KPU Mahulu belum definitif, dan kerja KPU Mahakam Ulu mulai Januari-November 2015, masih diambilalih KPU Provinsi Kalimantan Timur, hingga pelantikan komsioner KPU Mahakam Ulu definitif, pada November 2015.

(mdk/lia)