Tahun Depan Mendikbud Usul 72.000 Guru SMK Diangkat Jadi Pegawai Pemerintah Kontrak

Guru yang diangkat dengan skema P3K bisa dikontrak dalam waktu satu atau tiga tahun. Masa kontrak kerja juga bisa diperpanjang tergantung kesepakatan pemerintah dengan guru terkait.

2018-11-21 13:04:07

Ironi Guru Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar mengangkat 72.000 guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun depan. Pengangkatan guru tersebut menggunakan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Tadi saya sudah mengusulkan, tahun depan kami mengajukan ada sekitar 72.000 guru SMK yang diangkat dengan skema P3K," jelas Muhadjir usai mengikuti rapat terbatas bertopik Pembangunan SDM untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/11).

Guru yang diangkat dengan skema P3K bisa dikontrak dalam waktu satu atau tiga tahun. Masa kontrak kerja juga bisa diperpanjang tergantung kesepakatan pemerintah dengan guru terkait.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menegaskan, guru yang diajukan melalui skema P3K harus memiliki pengalaman kerja.

"Pengangkatan guru melalui P3K itu bukan dari fresh graduate tapi yang sudah pengalaman kerja," jelas dia.

Guru yang diterima melalui skema P3K nantinya memiliki status yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun bedanya, masa kerja P3K lebih fleksibel daripada PNS.

Selain masa kerja, P3K dan PNS juga punya perbedaan dari segi keuangan. P3K tidak mendapat jaminan pensiun dan hari tua.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta bawahannya merevitalisasi pendidikan vokasi di Tanah Air guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perbaikan kualitas pendidikan juga mampu mendorong Indonesia ke arah yang lebih maju.

"Dalam empat tahun terakhir kita telah memulai langkah perombakan dan perbaikan dalam sistem pendidikan vokasi kita. Tetapi saya kira kita belum secara full melakukan perombakan besar-besaran," kata dia.

Jokowi menginginkan perombakan sistem pendidikan vokasi dilakukan secara sistematis dan terarah. Misalnya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), perombakan harus dimulai dari kurikulum sampai penataan kompetensi guru.

"Kita minta mulai tahun depan betul-betul dilakukan besar-besaran," ujarnya.

(mdk/noe)