Susi Air Cek Kerusakan Tiga Pesawat Akibat Diusir dari Bandara Malinau

Melayani 11 Rute

Pada 2022, Nadien menyebut Susi Air melayani penerbangan dari dan ke Malinau untuk 11 rute.

"Ini yang mungkin tidak dipikirkan oleh pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan secara berlebihan tersebut. Justru masyarakat Malinau dan sekitarnya yang terganggu dan dirugikan," tambah Nadine.

Nadine menegaskan Susi Air menghormati hubungan hukum yang dilakukan selama ini dengan Pemerintah Daerah. Sehingga ia pun mempertanyakan siapa yang diuntungkan dari insiden pengusiran paksa tersebut.

"Tapi seharusnya juga disadari hal ini bukan sekedar soal bisnis, namun Susi Air sedang membantu pemerintah untuk melayani masyarakat dari sektor transportasi udara karena itu kami tidak habis pikir dengan tindakan paksa yang dilakukan kemarin," ungkap Nadine.

Adapun rute yang dilayani Susi Air yaitu Penerbangan Perintis Pusat yang terdiri dari Malinau-Long Bawan, Malinau-Long Apung, Malinau-Mahak Baru, Malinau-Long Layu, Malinau-Binuang, Malinau-Long Alango, Malinau-Long Punjungan, Malinau-Data Dian, Malinau-Long Sule.

Susi Air juga melayani penerbangan perintis daerah dengan rute Nunukan-Long Bawan (pesawat dari Malinau) dan penerbangan reguler rute Malinau-Tarakan. Kontrak Susi Air di Hanggar Malinau diketahui selesai pada 31 Desember 2021.

Pemkab Malinau Tegaskan Tidak Perpanjang Sewa Hanggar kepada Susi Air

Pemkab Malinau melalui Dinas Perhubungan angkat bicara terkait pengosongan hanggar di Bandara RA Bessing, yang berujung dikeluarkannya tiga pesawat Susi Air, Selasa (2/2) pagi. Mereka menyatakan pengosongan dilakukan lantaran kontrak sewa hanggar kepada Susi Air tidak diperpanjang.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau Muhamad Kadri mengakui Susi Air memang mengajukan perpanjangan kontrak sewa hanggar. Namun kendali penuh atas hanggar berada di tangan Pemkab Malinau.

"Yang punya hanggar kan Pemkab Malinau. Misalnya begini, kita punya tempat kos. Terus kita yang kos di sana, sudah kita (pemilik kos) tidak mau dia kos di sana. Tentu tidak kita perpanjang kosnya. Begitu ceritanya seperti hanggar itu. Ada permohonan tapi tidak kita perpanjang," kata Kadri saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (2/2) malam.

Namun, Kadri tidak bisa menjelaskan alasan tidak diperpanjangnya kontrak Susi Air menyewa hanggar oleh Pemkab Malinau lantaran itu menjadi wewenang pimpinan. Dia pun menepis kabar adanya persetujuan untuk maskapai lain yang perpanjang sewa hanggar.

"Yang sewa di sana cuma Susi Air saja. Hanggarnya juga kecil. Kalau misalnya ada kerja sama dengan maskapai lain kan hak pemerintah daerah?" ujarnya.

"Tapi itu khusus hanggar loh ya bukan kepada armada Susi Air. Kalau armada Susi ya silakan saja aktivitas di Malinau karena kan juga membantu semua orang di Malinau. Itu khusus hanggar. Hak Pemda kepada hanggar saja," tambah Kadri.

Tiga Kali Pemberitahuan

Dia menjelaskan, sebelumnya Pemkab Malinau sudah mengirimkan tiga kali pemberitahuan. "Kita komunikasikan secara lisan, tidak bisa memperpanjang kontrak. Karena tidak diperpanjang, karena habis kontrak tentu mereka harus keluar," sebut Kadri.

"Susi Air kan bukan perusahaan kecil. Semestinya mereka mempersiapkan. Jadi untuk mobilisasi armada itu, sudah jangka waktu satu bulan sejak akhir Desember 2021, sejak berakhirnya kontrak. Seyogianya mereka mempersiapkan diri," terang Kadri.

Kadri juga merespons kabar terkait permintaan pihak Susi Air agar diberi waktu karena tiga pesawatnya sedang dalam perbaikan. "Itu urusan pihak Susi. Yang jelas terakhir sudah kita peringatkan agar segera mengosongkan. Satu bulan saya rasa cukup untuk mobilisasi peralatan di sana. Paling tidak dia ada komunikasi pihak lain, pihak bandara untuk barang-barang kecil mungkin bisa dibantu tempat kalau Susi punya niat baik," jelas Kadri.

Eksekusi Sudah Dikomunikasikan

Eksekusi pengosongan hanggar juga telah dikomunikasikan bersama Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) RA Bessing. "Kita sudah komunikasi semua ke pihak UPBU. Begini, sebenarnya kita tidak mau demikian. Kita maunya pihak Susi Air sendiri yang menggeser," ungkap Kadri.

"Tapi mereka bersikeras tidak ingin menggeser karena tunggu perintah. Nah mereka tunggu perintah, kami pun diperintahkan untuk mengosongkan tempat. Kan kita sama-sama menerima perintah, begitu. Tapi untuk penggeseran pesawat kita sudah komunikasi ke pihak Susi dan disaksikan oleh pihak Susi," jelas Kadri lagi.

"Dan kita menanyakan mana-mana yang dapat kita geser untuk saat ini, sehingga pelaksanaan eksekusi terlihat kami laksanakan oleh pimpinan," tegas Kadri.

Untuk sejumlah barang penting dalam hanggar, menurut Kadri, pihak Susi yang akan melakukan mobilisasi. "Kemudian untuk barang-barang urgent kami sarankan agar Susi sendiri yang mobilisasi itu. Dan besok, masih kami beri ruang untuk memaket, membungkus barang-barang yang sangat urgent, yang akan mreka krim ke (Kota) Tarakan. Itu komunikasi kami ke pihak Susi tadi," paparnya.

Kadri juga menepis personel berbuat kasar di lapangan saat eksekusi pengosongan hanggar "Kita tidak seperti ya main kasar begitu. Cuma kan namanya eksekusi konotasinya seperti itu memang. Sebelumnya juga kita rapat dulu di ruang UPBU. Ada pihak Susi juga, baru kita ke lapangan," sebutnya.