Survei: PSBB Tidak Layak Dilonggarkan

Sebanyak 60,9 persen responden menilai kurang layak atau tidak layak sama sekali PSBB dilonggarkan. Sebanyak 37,8 persen menilai cukup layak atau sangat layak.

Survei dengan responden kalangan elite/pemuka opini Indikator Politik Indonesia memperlihatkan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak layak untuk dilonggarkan di wilayah yang banyak kasus corona.

Sebanyak 60,9 persen responden menilai kurang layak atau tidak layak sama sekali PSBB dilonggarkan. Sebanyak 37,8 persen menilai cukup layak atau sangat layak.

"Mayoritas menilai pelonggaran PSBB masih kurang atau tidak layak sama sekali," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat rilis survei secara daring, Kamis (20/8).

Hal itu juga sebanding dengan penilaian kalangan elite terhadap efektivitas PSBB menekan penyebaran virus corona. Sebanyak 55,2 persen menyatakan cukup efektif atau sangat efektif. Sedangkan 44,1 persen menyatakan kurang efektif atau tidak efektif sama sekali.

Dijelaskan Burhanuddin, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Barat mendapatkan skor lebih tinggi atas pelaksanaan PSBB. Berikut urutan penilaian elite terhadap pelaksanaan PSBB di beberapa daerah; Sumbar (67 persen), DKI Jakarta (66,3 persen), Jawa Barat (66,3 persen) Jawa Tengah (65,8 persen), Riau (62,3 persen), Sumsel (60,3 persen), Banten (60,1 persen), Papua (59,8 persen), Sulsel (56,2 persen), Jawa Timur (53,9 persen).

Kalangan elite ini juga menilai penyebaran virus corona kurang atau tidak terkendali sama sekali. Sebanyak 64,4 persen menyatakan demikian. Sisanya, menyatakan sudah cukup terkendali. Tiga wilayah yang dinilai baik dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 adalah Sumbar (66,1 persen), Jabar (65,7 persen), dan DKI Jakarta (65,6 persen).

Survei kalangan elite/pemuka opini ini dilakukan Juli 2020. Survei ini mengambil responden 304 orang dari 20 kota di Indonesia. Mereka berlatar belakang akademisi, redaktur politik dan kesehatan media, pengusaha, pengamat kesehatan, sosial, dan politik, tokoh organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, LSM, dan organisasi profesi. Beberapa tokoh misalnya Rektor ITB, Rektor UGM, Dahlan Iskan, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Mustofa Bisri, Dokter Erlina Burhan, dan lain-lain.