Surat DKP pemberhentian beredar, kubu Prabowo cuek

Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Mahfud MD, mengatakan pihaknya bahkan tak ingin melaporkan kasus ini ke polisi.

Ketua tim pemenangan Prabowo - Hatta, Mahfud MD, enggan menanggapi beredarnya surat rekomendasi pemecatan Prabowo saat menjabat Pangkostrad Letnan Jenderal dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pihaknya bahkan ogah melaporkan masalah tersebut ke Mabes Polri.

"Enggak (dilaporkan penyebarnya). Untuk apa dilaporkan (penyebar dokumen DKP)," kata Mahfud di Rumah Polonia, Jakarta, Rabu (11/5).

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan, pihaknya tidak mengetahui siapa yang mengedarkan surat tersebut. Namun, dia menuding bocornya dokumen DKP itu merupakan bentuk kampanye hitam guna mengganjal langkah Prabowo di Pilpres 9 Juli mendatang.

"Polisi sudah tahu (dokumen DKP) yang beredar. Itu harus dicari orangnya. Nggak perlu dilaporin juga," ungkapnya.

Di samping itu, Mahfud menegaskan pihaknya tidak merasa dirugikan adanya surat tersebut. Sebab, dia akui timnya ogah memikirkan hal itu.

"Enggak (dirugikan). Kita tidak peduli dengan hal itu," pungkasnya.

Seperti yang diberitakan kemarin, surat pemberhentian itu ditetapkan tanggal 21 Agustus 1998 oleh DKP yang diketuai Jenderal Subagyo HS, Wakil Ketua Jenderal Fachrul Razi, Sekretaris Letjen Djamari Chaniago. Kemudian Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono , Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Agum Gumelar dan Letjen Ari J Kumaat.

Isi surat itu berisi beberapa poin. Terutama soal kesalahan Prabowo menganalisa perintah Kasad saat menghadapi situasi 1998.(mdk/lia)