Sukmawati: Pemberontakan harus dibasmi, bukan pelanggaran HAM

Sukmawati menanggapi pernyataan Mahfud menyebut Soekarno melanggar HAM membantai kiai.

2014-06-22 00:01:00

Pilpres

Putri Bung Karno , Sukmawati Soekarnoputri meminta nama ayahnya tidak dibawa-bawa dalam pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.

"Jangan bawa-bawa ayah saya," katanya menanggapi pernyataan Mahfud MD Bung Karno adalah pelanggar HAM, Sabtu (21/6).

Sukmawati menjelaskan, kalaupun memang Presiden Soekarno saat itu melakukan suatu kebijakan memerangi kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah, karena sudah merupakan kewajiban negara mempertahankan keutuhan NKRI.

"Dulu memang iya kan ada peperangan di dalam negeri sendiri, tapi itukan pemberontakan yang harus dibasmi, bukan pelanggaran HAM," ucapnya.

Karena itu, Sukmawati mempersilakan masyarakat menilai perjalanan dan sepak terjang Bung Karno karena sudah banyak buku atau literatur yang dibuat, dan tak satupun ada yang menyebutkan peristiwa atau kebijakannya bentuk pelanggaran HAM.

Ketua Tim Pemenangan pasangan calon presiden Prabowo - calon wakil presiden Hatta Rajasa , Mahfud MD mengatakan bahwa saat ini banyak tokoh pejuang hak asasi manusia (HAM) mendukung pasangan nomor urut satu.

"Sekarang ini banyak pejuang HAM masuk ke Prabowo ," kata Mahfud dalam pidatonya saat meresmikan kantor MMD Initiative Bengkulu, Jumat (20/6).

Dia juga mengatakan bahwa tuduhan Prabowo Subianto sebagai pelanggar HAM karena menculik aktivis pada 1998 masih bisa diperdebatkan.

"Dia ( Prabowo ) dianggap pelanggar HAM karena situasi politik yang terjadi pada saat itu," kilah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Pakar Hukum Tata Negara yang mengajar di 31 universitas di Tanah Air ini mengatakan bahwa Prabowo merupakan bagian kecil dari pelaku pelanggaran HAM di Indonesia.

"Wiranto juga pelanggar HAM kasus Dili, Timor Timur, DOM Aceh, Hendropriyono juga pelanggar HAM, Soeharto (presiden) yang melakukan pembantaian saat kasus G30S/PKI, dan bahkan Presiden Soekarno yang juga melakukan pembantaian para kiai," ujar Mahfud.

Masalah kasus HAM yang terjadi ini, dia berharap para pihak melakukan rekonsialisasi agar tidak selamanya bangsa ini saling menyalahkan dengan dosa-dosa masa lalu.

"Memang kita tidak bisa pungkiri terhadap kesalahan masa lalu, namun perlu rekonsialisasi seperti yang dilakukan di Afrika Selatan," kata Mahfud.

(mdk/did)