Studi UGM sebut premanisme di Yogyakarta makin ganas
Kepala Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Agus Heruanto Hadna, menyebutkan pelbagai aksi kekerasan di Yogyakarta sejauh ini tidak bisa dianggap sepele. Bila itu terus dibiarkan, diprediksi bisa berpotensi memunculkan konflik sosial lebih destruktif.
Aksi premanisme di wilayah Yogyakarta terus meningkat tiap tahunnya. Ini terbukti dengan adanya beberapa kejadian kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa.
Kepala Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Agus Heruanto Hadna, menyebutkan pelbagai aksi kekerasan di Yogyakarta sejauh ini tidak bisa dianggap sepele. Bila itu terus dibiarkan, diprediksi bisa berpotensi memunculkan konflik sosial lebih destruktif.
"Yogyakarta memang belum memiliki sejarah konflik yang mengkhawatirkan, namun tidak berarti Yogyakarta terbebas dari potensi konflik," kata Agus dalam keterangannya, Jumat (7/10).
Menurut Agus, aksi kekerasan di jalan belakangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Keprihatinan juga muncul terlebih saat diketahui para pelaku pada umumnya merupakan pelajar.
Studi Perubahan Sosial dan Potensi Konflik dilakukan PSKK UGM pada tahun 2013 dan 2016 dilakukan kepada 7.752 responden, menunjukkan sebanyak 50,48 persen memiliki persepsi aksi premanisme meningkat. "Peningkatan tersebut terutama dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta," ungkapnya.
Sementara itu, responden mengatakan aksi kekerasan dan premanisme tetap sebanyak 18,7 persen. Sedangkan responden mengatakan premanisme turun hanya sebanyak 18,65 persen. Sisanya, 12,16 persen mengatakan tidak tahu.
Dalam hasil studi itu juga menunjukkan wilayah Bantul mempunyai persepsi kenaikan premanisme paling tinggi. Sebanyak 49,42 persen masyarakat Bantul memberikan persepsi naiknya tindakan premanisme di wilayahnya. Persentase ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota lainnya, seperti Sleman (32,36 persen), Gunungkidul (26,81 persen), Kota Yogyakarta (23,78 persen) dan Kulon Progo (18,26 persen).
"Studi yang sama pernah kami lakukan pada 2013 lalu. Jika dibandingkan dengan studi yang lalu, maka indeks potensi konflik yang bersumber dari aksi premanisme meningkat di wilayah Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Untuk Kulon Progo indeksnya tetap, sedangkan Gunungkidul indeksnya turun," kata Hadna.
Agus menyebut tingginya indeks potensi konflik dari premanisme diduga juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Baik Kota Yogyakarta, Sleman, maupun Bantul merupakan wilayah dengan laju pertumbuhan ekonomi tinggi. Data Badan Pusat Statistik DIY menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada 2012 tertinggi mencapai 5,76 persen, kemudian disusul Sleman (5,45 persen) dan Bantul (5,34 persen).
"Saat pertumbuhan ekonomi naik, potensi konflik juga dirasakan naik oleh masyarakat. Di satu sisi diduga ada motif-motif ekonomi yang melatarbelakangi munculnya tindak premanisme karena perebutan sumber daya ekonomi yang terbatas," ujarnya.
Maka dari itu, Agus meminta Pemerintah DIY turut bertanggungjawab besar untuk mengantisipasi dan mengelola potensi konflik. Pemerintah didesak untuk mengembangkan kebijakan publik berkeadilan, berperspektif multikultur, dan peka terhadap berbagai potensi konflik. "Maka itu, penelitian ini dikembangkan untuk menghasilkan output yang dapat dijadikan basis pengembangan kebijakan Pemerintah DIY," terangnya.(mdk/ang)