Stafsus Presiden Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 untuk Disabilitas di Banten

Angkie menyampaikan, vaksinasi yang diberikan kepada disabilitas ini merupakan vaksin hibah jenis Sinopharm dari Raja Uni Emirat Arab untuk Presiden Joko Widodo sebanyak 450.000 dosis vaksin. Atas amanah Jokowi vaksin tersebut diberikan kepada 225.000 penyandang disabilitas.

2021-09-02 01:33:00

vaksin covid-19

Staf Khusus Presiden, Angkie Yudistia bertemu dengan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di Kantor Wagub Banten, Rabu (1/9). Pertemuan tersebut dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi khusus penyandang disabilitas.

"Memang harus kita akui serapan vaksinasi ini belum mencapai 50 persen tapi melihat langkah yang diambil oleh Pemprov Banten, saya berharap serapan nya bisa terus bertambah, agar terbentuk kekebalan komunal di kalangan penyandang disabilitas ," kata Angkie dikutip dalam keterangan pers, Rabu(1/9).

Walaupun begitu, dia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Banten yang telah memaksimalkan serapan vaksinasi untuk penyandang disabilitas. Pelaksanaan vaksinasi yang menggunakan vaksin jenis Sinopharm ini dilakukan di enam Provinsi, yaitu Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Bali.

Dia menambahkan sebanyak 18.166 penyandang disabilitas di wilayah Banten ditargetkan bisa mendapatkan vaksinasi Covid-19, sedangkan penyandang disabilitas yang baru berhasil divaksin sebanyak 4.985. Lebih lanjut, Angkie berharap capaian tersebut bisa ditingkatkan lagi agar kekebalan komunal dapat terbentuk di di kalangan teman-teman penyandang disabilitas di Provinsi Banten. Angkie juga meminta adanya kolaborasi antar lintas sektoral untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini dengan cara mengajak masyarakat untuk mau divaksin.

"Dikesempatan baik ini, saya juga berharap adanya sinergitas lintas sektoral dalam menangani pandemi Covid-19, agar Indonesia bisa terbebas dari penyebaran virus ini," ungkapnya.

Angkie menambahkan program vaksinasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hal tersebut untuk membentuk kekebalan kelompok teman-teman penyandang disabilitas dalam penanganan Covid-19.

8.910 Penyandang Disabilitas Sudah Divaksinasi

Wagub Banten, Andika mengatakan, sejak mendapatkan arahan dari pemerintah pusat terkait pemberian vaksinasi Covid-19 untuk penyandang disabilitas, pihaknya langsung bergerak cepat melakukan pemetaan jumlah disabilitas di daerahnya. Dia menambahkan jumlah penyandang disabilitas di Banten ada 27.000 jiwa, dan yang sudah mendapatkan vaksinasi Sinopharm sebanyak 8.910 orang.

"Pertama, sejak awal ada arahan dari pemerintah pusat, kita langsung bergerak cepat, dan yang utama kita lakukan adalah pendataan penyandang disabilitas karena datanya dari dinas sosial. Dari data itu kita langsung ajukan ke pemerintah pusat jumlah disabilitas di Banten sebanyak 27.000, tapi kita mendapat 18 ribu lebih, nah sekarang kita sedang mengatur alokasinya biar mencukupi," katanya.

Dia menargetkan pemberian dosis pertama vaksinasi Covid-19 khusus disabilitas dapat selesai pada 8 September mendatang. Namun, Andika mengakui ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihaknya dalam melakukan vaksinasi khusus disabilitas ini, yaitu minimnya literasi pemahaman tentang disabilitas dan cara penanganan vaksinasi untuk disabilitas. Meski begitu, pihaknya tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Menurutnya sejumlah strategi dilakukan oleh Pemprov Banten untuk percepatan vaksinasi Covid-19 khusus disabilitas ini. Diantaranya membuat sentra-sentra vaksinasi Covid-19, membuka sentra vaksinasi di sekolah berkebutuhan khusus dan membuka vaksinasi di panti sosial dengan targetnya yaitu orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ.

Andika juga mengaku sangat terbantu dengan dukungan dari Staf Khusus Presiden RI, Angkie Yudistia, karena penyandang disabilitas yang tidak memiliki nomor induk kependudukan atau NIK tetap mendapatkan vaksinasi Covid-19.

(mdk/fik)