Sosiolog Minta Kebijakan Nasional Penanganan Covid-19 Pertimbangkan Situasi Lokal

Dia berpandangan bahwa kebijakan penanganan Covid di Indonesia tidak bisa hanya datang dari pusat. Kondisi di masing-masing wilayah perlu diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan.

2021-07-10 18:06:00

Bangkit dari Pandemi

Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Najib Azca mengungkapkan pentingnya fleksibilitas kebijakan penanganan Covid-19. Terutama terkait penguatan komunikasi kebijakan antara pusat dan daerah.

"Prinsipnya diperlukan fleksibilitas atau kelenturan dalam menghadapi situasi yang berbeda-beda. Kita kan negara besar. Nggak seperti Singapura kota kecil saja gampang aturnya," kata dia Sabtu (10/7).

Dia berpandangan bahwa kebijakan penanganan Covid di Indonesia tidak bisa hanya datang dari pusat. Kondisi di masing-masing wilayah perlu diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan.

"Di satu sisi pemerintah pusat jelas punya peran yang sangat penting. Tapi juga dalam hal-hal yang terbatas. Jangan dalam semua hal mereka (pemerintah pusat) mengatur terlalu detil," ujar dia.

Dia menyebutkan, kebijakan yang menjadi ranah pemerintah pusat misalnya soal perpindahan penduduk (migrasi). Yang memang harus diatur pusat.

"Misalnya migrasi. Saya setuju itu kebijakan nasional. Apakah kita membuka atau menutup atau membuka dengan terbatas, itu nasional perlu membuat kebijakan mengenai migrasi (pergerakan orang)," kata dia.

"Lalu aspek-aspek umum mengenai kebijakan kesehatan. Misalnya soal vaksinasi, saya setuju perlu kebijakan nasional. Kan yang harus deal dengan produsen vaksin kan bukan pemerintah daerah. Jadi harus negara. Lalu dalam penyediaan secara umum fasilitas-fasilitas kesehatan yang dasar itu harus negara,"

Namun dalam pelaksanaan di lapangan, pemerintah pusat juga harus memberikan ruang kepada daerah untuk mengambil kebijakan. Sebagai pihak yang paling tahu kondisi di lapangan. Dengan kata lain, praktik kebijakan nasional harus menyesuaikan dengan situasi lokal.

"Tapi hal-hal detail saya sepakat perlu diserahkan ke wilayah-wilayah setempat yang tentu masing-masing bisa berbeda. Misalnya kebijakan yang mungkin cocok di Jogja mungkin tidak cocok di Baduy. Kearifan lokal kan begitu. Di daerah-daerah kepulauan mungkin berbeda dengan masyarakat yang padat di Jawa," terang dia.

"Misalnya soal strategi PPKM saya sepakat perlu ada pengaturan yang beda-beda misalnya di kota saya tinggal Sleman. Sleman sendiri situasi berbeda-beda. ada yang gawat sekali ada yang kurang. Jadi ada kebijakan umum di Sleman, ada kebijakan yang khusus yang memang gawat perlu perlakuan khusus, ada satgas, ada posko yang mengawasi secara rutin," tandas dia.

(mdk/eko)