Soal protes petani Kendeng, pemerintah tunggu hasil KLHS

"Nanti setelah April akan selesai KLHS oleh Menteri Lingkungan Hidup. Jadi mungkin nanti dari situ saja peninjauan terhadap semua," kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

2017-03-14 23:35:47

Teten Masduki

Sebelas petani asal Gunung Kendeng, Jawa Tengah, kembali menggelar aksi cor kaki di depan Istana Merdeka, Jakata Pusat, Selasa (14/3). Aksi dilakukan sebagai bentuk protes pendirian pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah.

Pemerintah masih menunggu hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Usai kajian tersebut keluar, pemerintah akan meninjau ulang keberadaan pabrik semen, PT Semen Indonesia, yang merupakan akar dari aksi protes.

"Nanti setelah April akan selesai KLHS oleh Menteri Lingkungan Hidup. Jadi mungkin nanti dari situ saja peninjauan terhadap semua," kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/3).

Teten menjelaskan petani yang melakukan aksi tersebut pernah ditemui oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Kala itu, persoalan menjadi cair usai Presiden memberikan solusi dengan menunggu hasil KLHS yang akan keluar pada April 2017.

Namun, petani kembali mengulangi aksi mereka dua hari berturut-turut sejak Senin (13/3) kemarin. Teten mengatakan, aksi kembali dilakukan karena mereka melihat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan izin baru.

"Nah mereka ini kemudian memprotes kembali karena Gubernur (Ganjar Pranowo) mengeluarkan izin baru. Nah memang Gubernur mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin," katanya.

Teten mengatakan solusi awal yang diberikan pemerintah merupakan jalan terbaik buat semua pihak. Sebab, pabrik semen tersebut pun telah berdiri di sekitar Pegunungan Kendeng dengan investasi sekitar Rp 5 triliun. Permasalahan, terjadi saat area tambang yang berjarak sekitar 10 Km dari pabrik diprotes oleh warga karena dianggap daerah sumber air.

"Nah memang Pemerintah Pusat tidak bisa mencegah karena Gubernur punya kewenangan untuk mengeluarkan izin itu. Tapi nanti saya kira penyelesaian dari semua ini memang harus tunduk pada hasil KLHS," kata Teten yang diminta Presiden Jokowi untuk menangani hal ini.

Meski demikian, Teten menolak jika disebut tak ada koordinasi dalam pengeluaran izin lingkungan baru oleh Gubernur Jawa Tengah tersebut. Dia menegaskan, pembahasan terkait pelaksanaan KLHS juga dilihat oleh Gubernur Jawa Tengah.

"Saya kira Gubernur itu membicarakan, pembicaraan KLHS itu dengan gubernur dengan pemerintah kabupaten. Itukan bukan hanya Jateng, Jatim juga, waktu itu saya yang mimpin di Jateng, di kantornya Gubernur Jateng," tegasnya.

Dia pun mengungkapkan, dalam rapat terbatas membahas hal inu, Jokowi juga telah meminta agar perusahaan Semen Indonesia melakukan pendekatan kepada masyarakat, terutama terkait pembangunan embung yang diperlukan oleh masyarakat setempat. Selain itu, juga muncul usulan agar masyarakat dilibatkan dalam kepemilihan saham pabrik Semen.

"Saya sudah tanyakan pada Menteri BUMN, itu sedang diolah. Nah saya kira harus ada solusi, karena pembangunan semen kan supaya tujuannya membawa kemakmuran untuk masyarakat sekitar. Jadi memang dari aspek ekonomi, aspek sosial, memang ini harus ada titik temunya. Kajian lingkungan hidup strategis diperlukan untuk memberikan kepastian baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah serta para investor," paparnya.

(mdk/msh)