Soal Pj Gubernur, Mabes Polri tegaskan dalam posisi diminta Mendagri

Rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadikan dua jenderal Polri sebagai Penjabat Gubernur di Jabar dan Sumut menuai polemik. Mabes Polri pun menegaskan dalam posisi diminta oleh Mendagri soal dua perwira tingginya akan dijadikan Pj Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

2018-01-30 16:01:08

Pilkada Serentak

"Saya nyatakan bahwa Polri pada posisi diminta. Oleh sebab itu domainnya ada di Kemendagri saya enggak berwenang jawab itu," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/1).

Jika nantinya Mendagri juga meminta Polri untuk bisa menempatkan anggotanya di Papua sebagai Penjabat Gubernur, pihaknya mengaku bakal mempertimbangkannya.

"Dari Polri tetap kalau itu diminta dan atas perintah tentunya kita akan pertimbangkan lebih lanjut," ujarnya.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku akan menempatkan salah satu militer di beberapa daerah, termasuk di Papua, baik dari Polri atau dari TNI. Penempatan itu dilakukan untuk menjadi Penjabat Gubernur, yang sudah memasuki masa periode.

"Ya ada dong, belum ada masukan bisa polisi, bisa juga unsur TNI. Saya minta Pak Menko Polhukam (Wiranto) dan Pak Deputi untuk sampaikan siapa. Saya masih nunggu," kata Tjahjo di Hotel Gradhika Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (29/1).

Dia menjelaskan alasan mengapa Penjabat Gubernur di Papua harus dari institusi Polri atau TNI. Menurutnya, hal itu dilihat dari peta kerawanan Pilkada serentak 2018 dan Papua masuk dalam zona rawan.

"Implikasi Pilkada Serentak yang ada di Papua sampai kantor saya dirusak juga, ini bagian dari pada telahan hasil yang ada," katanya.

(mdk/dan)