Fahri: Soal korupsi, KPK tak boleh sembarangan sentuh anggota DPR

Fahri menilai MoU itu hanya sebagai alat untuk mengamankan penegak hukum jika kedapatan melakukan korupsi.

2017-03-29 23:15:00

Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyindir MoU penanganan tindak pidana korupsi yang diteken 3 lembaga penegak hukum, yakni Polri, KPK dan Kejaksaan. Menurutnya, pengesahan MoU tersebut menunjukkan ketiga lembaga hukum tidak paham peran dan tugasnya masing-masing.

"Ya sebetulnya itu karena tidak paham peran masing-masing gitu. Kalau kita baca UU nomor 30 tahun 2002 itu, KPK itu harus berani ambil inisiatif dalam seluruh upaya pemberantasan korupsi. Khususnya dalam membangun sistem yang baik," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).

UU nomor 30 tahun 2002 dianggap sudah cukup untuk memberikan kewenangan KPK melakukan pengusutan kasus korupsi tanpa meminta izin kepada pimpinan lembaga penegak hukum. Oleh karenanya, Fahri menilai MoU itu hanya sebagai alat untuk mengamankan penegak hukum jika kedapatan melakukan korupsi.

"Jadi UU itu sudah perkuat KPK. Kalau di UU, kekuatan KPK dalam pemberantasan korupsi itu bisa lebih kuat daripada presiden, baca saja UU itu. Jadi istilah MoU itu apalagi untuk mengamankan aparat iya kan," terangnya.

Kecuali, bagi anggota dari lembaga parlemen. KPK, kata Fahri, seharusnya tidak bisa sembarangan menyentuh anggota-anggota DPR. Sebab, tiap anggota DPR memiliki hak imunitas.

"Kalau mau untuk hargai kelembagaan, yang punya dasar hukum kekebalan dalam konstitusi itu adalah anggota DPR. Justru anggota DPR itu yang harusnya enggak boleh sembarangan disentuh," tegas dia.

Apalagi, politisi Senayan, juga berperan sebagai pembuat aturan. Untuk itu, lanjutnya, anggota DPR mempunyai proteksi yang tidak dimiliki oleh aparat penegak hukum lain.

"Karena DPR itu regulator dan itu ada dalam konstitusi negara. Kalau aparat hukum itu tidak ada itu namanya semacam proteksi itu. Ini karena enggak paham apa fungsi dari kelembagaan itu," tandasnya.

Secara tegas, Fahri menyebut ketiga lembaga penegak hukum, terutama KPK itu tidak paham peran dan tugasnya. MoU itu justru menunjukkan lembaga penegak hukum kewalahan dalam memberantas korupsi.

"Semuanya enggak paham. Terutama KPK nya. Ini sebenarnya orang kewalahan di lapangan, enggak ngerti bagaimana caranya supaya pemberantasan korupsi itu efektif. Jadi gitu aja, supaya enggak berbenturan," pungkas Fahri.

(mdk/ded)