Soal kasus Rizieq, Din Syamsudin nilai tak ada kriminalisasi ulama

Mantan Ketua MUI ini mengingatkan, bila aparat penegak hukum tak menggunakan asas yang berkeadilan dengan sendirinya rakyat akan melakukan perlawanan. Sehingga nantinya akan membuat kepercayaan masyarakat kepada lembaga Pemerintah menghilang.

2017-05-31 17:49:15

Habib Rizieq Tersangka

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsudin menginginkan kasus yang menjerat Rizieq Syihab harus diproses dengan adil. Dia mengharapkan, lembaga penegak hukum tidak tebang pilih dalam menyelesaikan suatu kasus.

"Hati-hati lembaga penegak hukum, kalau tidak berkeadilan baik karena tebang pilih atau karena ini bukan kawan tapi lawan, ini berbahaya," katanya di Kompleks DPR MPR, Jakarta, Rabu (31/5).

Mantan Ketua MUI ini mengingatkan, bila aparat penegak hukum tak menggunakan asas yang berkeadilan dengan sendirinya rakyat akan melakukan perlawanan. Sehingga nantinya akan membuat kepercayaan masyarakat kepada lembaga Pemerintah menghilang.

"Secara etika saya tidak berpihak pada orang perorang tapi-tiap warga negara juga harus siap menghadapi persoalan hukum," ujarnya.

Terkait kasus Rizieq yang dikaitkan dengan bentuk kriminalisasi terhadap ulama, Din mengaku tak sampai seperti demikian. Sebab kriminalisasi ulama menurutnya hanyalah sebatas istilah-istilah yang muncul.

"Saya sebagai ketua dewan pertimbangan MUI tidak merasakan, walaupun ada juga gejala-gejala seperti itu, tapi itu bukan isu besar," tegasnya.

Menurutnya yang paling penting saat ini adalah fenomena kekerasan pemodal yang ikut didukung oleh kekerasan negara yang direaksi oleh masyarakat.

"Tapi yang paling penting yang terjadi sekarang kelihatannya ada capital violance kekerasan pemodal ikut didukung kekerasan negara ini yang direaksi oleh rakyat phisical violance dan sebut agama. Ini kalau enggak diatasi, enggak akan berhenti aja ada aksi reaksi," tutur Din.

Dia mengungkapkan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk menegakkan keadilan yang bukan hanya sebatas keadilan hukum tetapi juga ekonomi dan nasional. Selama ada pihak yang menguasai aset ekonomi maka tidak akan ada harmonisasi.

"Pancasila sudah amanatkan keadilan sosial bagi rakyat. Jadi atasinya bukan kuat-kuatan. Saya merasa berkuasa, saya menekan. Saya merasa punya massa banyak, mau sampai kapan. Makanya selesaikan masalah bangsa sampai ke akar masalah," tutup Din.

(mdk/noe)