Soal 200 mubaliq, Fahri sebut tugas pemerintah buat kenyang rakyat

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik keras pemerintah terkait rekomendasi 200 mubaliq atau penceramah. Fahri mengatakan, tugas pemerintah bukan menentukan siapa penceramah yang layak, melainkan menyejahterakan dan mencerdaskan rakyat.

2018-05-21 01:03:00

200 Mubalig Kemenag

"Bukan tugas pemerintah itu (merekomendasikan penceramah), tugas pemerintah ini bikin infrastruktur, suruh kenyang rakyat, suruh orang berpendidikan supaya orang makin cerdas, makin rasional dan ilmiah sehingga pemikiran radikal dan yang tidak cerdas makin pintar," kata dia di Hotel Harris Suites FX Sudirman, Jl. Jend Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/5).

Menurut Fahri, pemerintah belum memahami sistem demokrasi yang digunakan selama ini. Seharusnya persoalan rekomendasi penceramah dilakukan oleh lembaga pendidikan khusus.

"Ngapain dia pikir, ngatur-ngatur si ini boleh ceramah, si itu enggak boleh ceramah. Sertifikasi (penceramah) itu ada di lembaga pendidikan, kalau ulama ada di Majelis Ulama, ada serikat asosiasinya, jangan negara mau mengontrol pikiran orang," ucap Fahri dengan nada kesal.

Fahri menilai, keputusan merekomendasikan 200 penceramah menunjukkan pemerintah ingin membatasi kebebasan berpikir rakyatnya.

"Kebebasan berpikir orang jangan dikontrol oleh negara, jangan di standar-standar negara, itu sudah ada lembaganya. Itu kebebasan rakyat saya bilang," kata dia.

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan rekomendasi 200 mubalig untuk menyiarkan kegiatan keagamaan Islam. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, rekomendasi itu dikeluarkan setelah pihaknya menerima banyak pertanyaan dari masyarakat terkait nama mubalig yang bisa mengisi kegiatan keagamaan mereka.

"Selama ini, Kementerian Agama sering dimintai rekomendasi mubalig oleh masyarakat. Belakangan, permintaan itu semakin meningkat, sehingga kami merasa perlu untuk merilis daftar nama mubalig," jelas Lukman.

(mdk/rnd)