Menang di Bengkulu, Kubu 02 Percaya Hasil Situng KPU

Penghitungan suara Pilpres 2019 di Provinsi Bengkulu mencapai 99,9 persen. Hasilnya Calon Presiden-Calon Wakil Presiden 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno unggul tipis di angka 50,13 persen atas pasangan kandidat 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang meraih suara 49,87 persen.

2019-04-27 18:01:36

Capres Prabowo

Hal ini memantik komentar dari pendukung 02. Politisi kubu 02 yang sebelumnya meragukan sistem informasi penghitungan suara (Situng) KPU beramai-ramai mendukung hasil raihan suara, berdasarkan rekapitulasi suara KPU Bengkulu tersebut.

Seperti politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid yang mencuitkan Situng KPU melalui laman Twitter di akun pribadinya, @hnwahid.

"Kemenangan Prabowo-Sandi versi Real Count KPU di Bengkulu. Capres 02 : 50,12%, dan capres 01 : 49.88%. Itu berbeda prinsip dan angka yang jauh dengan perolehan quick count oleh lembaga-lembaga survei : Capres 01 menang dengan 58,78%, capres 02 hanya diberi : 41,22%."

"Jadi?" lanjut Wakil Ketua Majelis Syura PKS tersebut.

Padahal beberapa hari sebelumnya, HNW meragukan hasil kinerja KPU. Dia mencuitkan berita tentang angka Situng KPU yang disebut janggal.

"Angka di Situng dinilai janggal, pakar IT dari IPB rekomendasikan audit sistem IT KPU. Demi legitimasi Pemilu & hasilnya, sebaiknya KPU segera undang para pakar independen & secara terbuka laksanakan tuntutan lama banyak pihak untuk audit forensik sistem IT KPU."

Hal serupa dilakukan politisi Partai Gerindra, Fadli Zon melalui akun twitternya @fadlizon. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut me-retweet berita Situng KPU yang memenangkan pasangan kandidat presiden-wakil presiden 02. Padahal sebelumnya, Fadli tegas menyatakan hasil Situng KPU tidak dapat dijadikan acuan.

"Saya masih meragukan karena sekarang sistemnya berjenjang dong. Manual berjenjang. Coba diumumkan manual berjenjang karena yang dihitung kan manual berjenjang itu kan tidak dipakai. Ya kan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4).

Fadli menuturkan, berdasarkan undang-undang perhitungan suara harus dilakukan secara berjenjang dan manual. Ditambah, Situng KPU saat ini disebut banyak kesalahan input data.

"Undang-undang mengatakan yang dipakai adalah sistem manual jadi Situng (sistem informasi penghitungan suara) itu tidak dipakai. Apalagi Situng-nya kaya begitu. Udah jelas-jelas salah dan kesalahannya cukup fatal banyak kok. Input datanya salah, rumusnya bisa salah," tegasnya.

(mdk/cob)