Sesalkan Revisi UU KPK, Laode Minta DPR & Pemerintah Contohkan Transparansi

KPK bukan defensif terhadap perubahan, tetapi kalau mengubah Undang-undang KPK seharusnya dikonsultasikan kepada masyarakat yang memilih mereka anggota DPR.

2019-09-06 14:33:34

Revisi UU KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan revisi undang-undang KPK yang tidak transparan. Legislatif dianggap bekerja secara tertutup yang seolah-olah ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi.

"Secara kelembagaan KPK menyesalkan, karena prosesnya tidak transparan," tegas Laode Muhammad Syarif, Wakil Ketua KPK usai memberikan Sosialisasi Antikorupsi Untuk DPRD Kota Malang di Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (6/9).

Laode berharap Parlemen dan Pemerintah memberikan contoh transparansi kepada masyarakat di Indonesia. Bukan bekerja dengan ditutup-tutupi yang justru tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

"Kalau semua mengerjakan sesuai yang tertutup-tertutup seperti itu, memang ada yang mau ditutup-tutupi itu? Tanya-lah masyarakat Indonesia apakah itu sesuai dengan inspirasi masyarakat Indonesia? Sesuatu proses yang dimulai dengan ketertutupan pasti saya yakin di dalamnya ada sesuatu yang disembunyikan dari masyarakat Indonesia dan itu tidak boleh dilakukan," sambungnya.

Laode juga menegaskan, KPK bukan defensif terhadap perubahan, tetapi kalau mengubah Undang-undang KPK seharusnya dikonsultasikan kepada masyarakat yang memilih mereka anggota DPR. KPK juga seharusnya diajak berbicara untuk memberikan masukan-masukan yang diinginkan.

"Ya dikonsultasikan kepada KPK, apa harapan KPK. Tidak pernah diajak ngomong tiba-tiba ada drafnya lengkap seperti itu. Ketua DPR kita konsultasikan, katanya tidak mengetahui, Bapak Presiden kita tanyai oleh teman-teman media juga tidak mengetahui. Kok tiba-tiba selesai seperti itu. Lalu siapa yang mengetahui, kalau mereka tidak. Itu pertanyaan besar KPK dan masyarakat Indonesia menilai keseriusan pemerintah dan parlemen dalam mencegah dan memberantas korupsi," urainya.

Sementara itu, KPK berada di Kota Malang dalam rangkaian Roadshow Bus KPK Jelajah Negeri. Acara berisi sosialisasi anti korupsi untuk penyelenggara negara, masyarakat umum dan DPRD Kota Malang.

(mdk/rhm)