Sendirian, Feriyanto desak SBY-Boediono diadili

Dengan ditemani spanduk yang bertuliskan "Adili SBY-Boediono, Tuntaskan Kasus Century", Feriyanto duduk di Bundaran HI.

Hari Buruh Internasional atau yang biasa disebut May Day diperingati hari ini, Selasa (1/5) oleh para buruh dengan melakukan aksi unjuk rasa di beberapa titik Ibukota. Para buruh yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya secara berbondong-bondong memadati beberapa ruas jalanan ibukota.

Sebagian dari mereka ada yang menggunakan sepeda motor, mobil pribadi hingga bus, dilengkapi dengan atribut yang memang telah mereka persiapan. Mereka berkumpul di beberapa titik jantung Ibukota.

Lautan manusia terlihat di jalan-jalan protokol di Jakarta. Dari satu kelompok buruh saja sudah diwakili oleh puluhan bahkan ratusan orang, apalagi yang turun ke jalan gabungan dari beberapa kelompok buruh di Jakarta dan sekitarnya.

Namun, hal tersebut tidak berlaku oleh Feriyanto Eriyant (40), Pria asal Jawa Tengah ini lebih memilih melakukan aksinya dengan duduk di Bundaran HI, lengkap dengan spanduk yang sengaja dia persiapkan. Dengan ditemani spanduk yang bertuliskan "Adili SBY-Boediono, Tuntaskan Kasus Century", Feriyanto duduk di bibir Bundaran HI sejak pukul 12.00 WIB.

"Saya di sini dari jam 12-an lah, aksi bersama itu bagus, tapi saya lebih memilih melakukan sendiri saja, karena saya hanya menuntut satu saja, yaitu Adili SBY-Boediono," tutur Feriyanto kepada merdeka.com, selasa (1/5), sambil pandangannya menerawang jauh ke depan.

Pria yang merupakan salah satu anggota dari GONAS (Gerakan oposisi nasional) ini mengaku sering melakukan aksi serupa jika ada momen yang mendukung, dan dengan tuntutan yang sama yaitu, Adili SBY-Boediono.

"Setiap ada momen saya bicara soal adili SBY-Boediono. Karena masalah di Indonesia terletak pada pemimpinnya, pemimpinnya gak ada yang bener," imbuhnya.

Feriyanto menambahkan urusan buruh bukan saja terkait dengan upah maksilmal, akan tetapi masalah sebenarnya adalah bahwa buruh sebagai mitra pemerintah, karena buruh adalah bagian dari ekonomi kerakyatan.

"Urusan buruh bukan masalah upah maksimal, sebenarnya kalau kita bicara konstitusi, buruh itu mitra pmerintah karena buruh ekonomi kerakyatan," ujarnya berapi-api.(mdk/war)