Sembilan Anggota DPR Serta 80 PNS dan Tenaga Ahli Positif Covid-19
Soal siapa saja anggota DPR yang terpapar, Indra enggan mengungkapnya. Ia menyebut, data ini untuk tracing anggota dewan dan pimpinan dewan yang positif Covid-19.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberlakukan pengetatan. Sebabnya, kasus positif di Kompleks Parlemen Senayan meningkat.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkap, sembilan anggota DPR RI positif Covid-19. Serta 80 pegawai PNS DPR dan tenaga ahli dewan terpapar virus corona.
"Berkaitan dengan tracing kami di lingkungan DPR ini, saat ini yang dilakukan melalui lab kita ada 9 anggota DPR yang positif dan 80 orang dari lingkungan pegawai PPNS, dan tenaga ahli dewan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/2).
Soal siapa saja anggota DPR yang terpapar, Indra enggan mengungkapnya. Ia menyebut, data ini untuk tracing anggota dewan dan pimpinan dewan yang positif Covid-19.
Diketahui, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid melaporkan dirinya dan lima anggota komisi pertahanan terpapar Covid-19.
"Karena ini tentu ini kan lab datanya kita tidak ingin terbuka sebagai data masing-masing, nanti akan menjadi efek yang kita tracing. Karena kegiatan anggota-anggota dewan dan pimpinan dewan yang positif sedang dilakukan tracing," ujar Indra.
Anggota dewan yang terpapar Covid-19 ini, kata Indra, telah menjalani karantina mandiri di kediaman masing-masing.
Indra meyakini anggota dewan yang terpapar tidak berasal dari gedung DPR. Melainkan anggota dewan yang aktif di konstituennya masing-masing. Ia mengklaim pembahasan RUU dan rapat kerja di DPR telah menerapkan protokol kesehatan ketat dan sangat dibatasi.
"Jadi tracing kami di sekretariat jenderal maupun anggota yang kena dugaan kami clusternya di luar," ujarnya.
Sementara itu, belum diketahui apakah anggota DPR ini terkena varian Omicron atau tidak.
"Mungkin nanti sambil kita monitor, kami masih monitor semuanya apakah ada gejala omicron. Sejauh ini masih positif Covid-19," ujar Indra.
Sejumlah AKD Terapkan Lockdown
Sejumlah alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI telah melakukan lockdown akibat ditemukan kasus Covid-19. Indra mengakui, DPR akan melakukan pengetatan karena banyak anggota dewan serta PNS dan tenaga ahli yang terpapar.
Indra menuturkan, penerapan lockdown merupakan inisiatif masing-masing alat kelengkapan dewan. AKD yang sudah lockdown adalah Komisi I serta ruang kerja pimpinan DPR RI.
"Memang secara keseluruhan inisiatif untuk melakukan lockdown di masing-masing alat kelengkapan dewan itu inisiatif dari masing masing AKD," ujarnya.
Pimpinan DPR telah memberikan arahan agar kegiatan kunjungan kerja diperketat. Sementara waktu tidak diperbolehkan anggota dewan melakukan kunjungan kerja.
"Berkaitan dengan kegiatan kunker kunker oleh pimpinan DPR juga akan diperketat, bahkan sementara akan dilakukan stop dulu tapi itu akan disampaikan di bamus terdekat, jadi ini bagian dari pengendalian semua kegiatan dewan," ujar Indra.
DPR juga membatasi jam kerja. Untuk hari biasa maksimal hanya sampai pukul 15.30 WIB, untuk Jumat sampai pukul 15.00 WIB.
Secara terpisah, Komisi III diusulkan untuk dilockdown sementara. Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan ketika rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM pada Rabu (2/2).
Ia mengusulkan lockdown satu pekan untuk dilakukan tracing. "Dalam konteks antigen-antigen ini, kami mengusulkan saudara ketua, karena melihat perkembangan Corona di DPR ini, kalau bisa kita lockdown lah satu minggu ke depan. Supaya kita nyaman lagi," ujarnya.
Sebelumnya, sembilan anggota DPR RI positif Covid-19. Serta 80 pegawai PNS DPR dan tenaga ahli dewan terpapar virus corona.
"Berkaitan dengan tracing kami di lingkungan DPR ini, saat ini yang dilakukan melalui lab kita ada 9 anggota DPR yang positif dan 80 orang dari lingkungan pegawai PPNS, dan tenaga ahli dewan," ujar Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/2).
(mdk/fik)