Selingkuh Sejak 2015, Begini Perilaku 2 ASN Pemkab OKI saat di Kantor

"Yang jelas kami komitmen merespons masalah (2 ASN Pemkab OKI selingkuh) ini, tidak ada yang ditutupi," ujarnya.

2022-05-10 15:19:44

Perselingkuhan

Kasus dugaan 2 ASN Pemkab OKI selingkuh terbilang mengejutkan rekan kerja keduanya. Mereka, DMK (31) yang merupakan salah satu pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) mempunyai hubungan gelap dengan rekannya, WAG. WAG sendiri notabennya adalah perempuan bersuami. Parahnya, perselingkuhan mereka hingga menghasilkan seorang anak.

Kabid Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) OKI Adi Yanto mengaku mengenal baik DMK dan WAG, 2 ASN Pemkab OKI selingkuh karena cukup lama sekantor dengan mereka di Sekretariat Daerah OKI. Adi pindah ke Kominfo OKI pada 2019 dan keduanya masih bertugas di kantor lama.

"Ya saya kenal baik karena memang sekantor waktu di Humas, DMK itu junior saya, masih muda," ungkap Adi, Selasa (10/5).

Selama bekerja sekantor, DMK dan WAG tidak menunjukkan sikap yang menimbulkan kecurigaan. Mereka tetap bekerja profesional meski dugaan perselingkuhan itu telah berlangsung sejak 2015.

"Setahu kami tidak ada apa-apa, biasa-biasa saja, hubungan seperti kawan-kawan lain," ujarnya.

Adi menyebut DMK dan WAG adalah pegawai yang rajin dan profesional. Sikap dan perilaku keseharian mereka terbilang orang yang baik dan tidak pernah bermasalah, baik soal pekerjaan atau hubungan pertemanan.

"Anaknya baik, saya kenal. Tapi untuk urusan keluarga masing-masing saya kurang paham, termasuk suami WAG itu," kata dia.

Komitmen Pemkab OKI

Adi menyebut Pemkab OKI konsisten dalam menanggapi perkara ini. Menurut dia, tim adhoc sedang bekerja dan nantinya akan diputus dalam sidang kode etik.

"Yang jelas kami komitmen merespons masalah (2 ASN Pemkab OKI selingkuh) ini, tidak ada yang ditutupi," ujarnya.

Hanya saja, kata dia, masyarakat dan pelapor harus bersabar menunggu hasil. Keputusan tidak sembarang dikeluarkan, melainkan harus melewati prosedur sesuai aturan.

"Harus dilakukan secara prosedural, bukan langsung diputus saja. Sama seperti sidang-sidang pidana begitu, masalah ini perlu waktu dan butuh proses juga," tegasnya.

(mdk/rhm)