Selesaikan Masalah Papua, Moeldoko Ajak Benny Wenda Bertemu

Moeldoko juga mengajak Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda untuk bertemu dan duduk bersama. Harapannya agar tidak terjadi korban selanjutnya di Papua dan Papua Barat.

2019-09-25 16:37:07

Moeldoko

Pemerintah akan melakukan pertemuan bersama tokoh Papua yang bersebrangan dengan pemerintah pusat. Kepala staf Presiden Moeldoko mengatakan akan bertemu terlebih dahulu dengan kelompok-kelompok tersebut.

Tidak hanya itu, Moeldoko juga mengajak Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda untuk bertemu dan duduk bersama. Harapannya agar tidak terjadi korban selanjutnya di Papua dan Papua Barat.

"Sama Benny Wenda saya juga siap bertemu. Kita bicara, kita sama-sama mencari solusi, kita juga tidak menginginkan sedikit pun ada korban," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9).

Dia juga mengatakan akan memberikan waktu untuk Benny Wenda berbicara. Sehingga dapat ditemukan solusi bersama, agar Indonesia menjadi aman.

"Saya siap ketemu dulu, maunya apa sih, ayo kita bicara. Mau di mana? Ayo saya akan ikuti. Nanti baru kita beri ruang," tutup Moeldoko.

Sebelumnya perwakilan dari DPRD Papua Barat, Maybrat, Ferdinando Solosa menyampaikan beberapa poin untuk bisa disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya yaitu masalah Papua bisa terselesaikan.

"Persoalan ini, harapan kami masalah di Papua bisa diselesaikan secara bertahap, dengan baik, sehingga pemerintahan dan pembangunan di sana bisa berjalan baik," kata Ferdinando dalam forum pertemuan di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).

Kemudian, dia juga berharap Moeldoko bisa memfasilitasi bertemu Presiden Joko Widodo. Kemudian, pihaknya juga meminta membuka dialog antara pemerintah pusat dan tokoh papua.

"Kami minta pemerintah membuka dialog antara pemerintah pusat dan tokoh papua khususnya yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti ULWMP, dan KNPB," kata Ferdinando.

"Dialog dimaksud agar dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan politik," lanjut Ferdinando.

(mdk/fik)