Sekolah di Jabar Harus Selektif Memilih Guru
Ia sendiri mengimbau para guru dan siswa agar tidak gampang terbawa ajakan dan masuk kelompok yang tidak sesuai. Menurutnya juga para guru dan kepala sekolah harus melakukan pengawasan ketat dalam kegiatan ekstra kurikuler.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menyebut guru yang mengajar di sekolah harus memiliki jiwa kebangsaan, nasionalisme, dan cinta tanah air Indonesia. Oleh karena itu ia meminta agar semua sekolah selektif dalam penerimaan guru agar tidak sampai memberikan paham berbahaya kepada siswa saat mendidik.
Menurut Uu, para siswa sangat rentang saat menerima informasi, terlebih dari guru yang mendidik di sekolah. Padahal saat ini belum tentu semua informasi yang disampaikan tersebut seutuhnya benar sehingga harus bisa disaring.
"Saat ini kita menerima informasi bahwa sudah ada indikasi siswa tingkat SMA/sederajat yang mendekati radikalisme. Namun hal tersebut bukan ancaman, tetapi lebih kepada kekhawatiran bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya saat ditemui di Garut, Jumat (13/12).
Uu mengaku bahwa pihaknya menerima arahan dari pemerintah pusat agar memberi arahan kepada sekolah dan siswa tentang bela negara. Hal kongkret yang akan dilakukan sendiri adalah pihaknya melalui KCD (kantor cabang dinas) Pendidikan datang ke sekolah-sekolah dan berbicara dengan guru dan siswa untuk memberikan penjelasan soal radikalisme.
Ia sendiri mengimbau para guru dan siswa agar tidak gampang terbawa ajakan dan masuk kelompok yang tidak sesuai. Menurutnya juga para guru dan kepala sekolah harus melakukan pengawasan ketat dalam kegiatan ekstra kurikuler.
"Kalau dulu ada Rohis (Rohani Islam), sekarang ganti jadi Eksis atau Ekskul Islam," katanya.
Sekolah Setuju
Sementara itu Kepala SMKN 1 Garut, Dadang Johar Arifin mengaku sangat menyetujui pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam penerimaan guru secara selektif. Proses seleksi guru, diakunya sudah dilakukan oleh pihaknya.
Diungkapkan Dadang, lima tahun lalu di sekolahnya sempat muncul indikasi siswa yang terpapar radikalisme. Hal tersebut dibuktikan dengan sang siswa tidak mau mengikuti upacara bendera dan enggan menghormati bendera merah putih.
"Ini muncul sebelum isu radikalisme kencang terdengar. Saat itu kami sampai memanggil orang tuanya karena anak itu setiap ke sekolah berkopiah dan menggunakan sendal dan enggan menggunakan sepatu," ungkapnya.
Setelah pihaknya melakukan penelusuran, sang siswa menurutnya kemungkinan besar sudah terpapar radikalisme sehingga langsung memberikan pemahaman kepadanya agar memahami falsafah negara Indonesia.
"Kalau sekarang Alhamdulillah kita tidak menemukan lagi ke arah radikalisme. Semua guru dan siswa memiliki pemahaman yang sama soal NKRI," katanya.
Ia menyebut bahwa saat menemukan adanya siswa yang terpapar radikalisme, maka wajib dilakukan pembinaan. Hal tersebut menurutnya harus dilakukan karena seluruh warga memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan sesuai dengan undang-undang.
"Kalau radikal ini kan versinya BNPT, mereka lebih paham. Kalau dalam hal pendidikan, siapapun juga memiliki hal yang sama, apapun alirannya, agamanya," tutupnya.
(mdk/eko)