Sejumlah ruangan anggota DPD terpampang poster tolak rapat paripurna

Selain penolakan terhadap rapat paripurna, ada pula poster yang berisi penolakan terhadap pimpinan DPD baru serta desakan untuk menegakkan putusan MA yang menganulir Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017.

2017-05-08 16:12:05

DPD

DPD RI menggelar rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/8). Rapat tersebut dihadiri oleh 3 pimpinan DPD, yakni Oesman Sapta Odang, Nono Sampono dan Damayanti Lubis.

Sebelum rapat dimulai, sejumlah ruangan anggota DPD dipasang poster-poster berisi penolakan terhadap sidang paripurna.

Selain penolakan terhadap rapat paripurna, ada pula poster yang berisi penolakan terhadap pimpinan DPD baru serta desakan untuk menegakkan putusan MA yang menganulir Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017.

Berdasarkan pantauan merdeka.com, poster terpasang di depan ruangan kerja anggota DPD asal Yogyakarta, GKR Hemas, Hafidh Asrom dan Muhammad Afnan Hadikusumo. Poster tersebut dipasang di bawah foto Hemas, Hafidh dan Afnan.

Di bawah foto Hemas, terpasang poster bertuliskan 'Bukan jabatan tapi penegakkan hukum dan keadilan. #SELAMATKAN_DPD_RI'. Di bawah foto Asrom terdapat poster bertuliskan, 'Hormati hukum, tegakkan konstitusi #SELAMATKAN_DPD_RI'.

Sementara di bawah foto Afnan, terlihat poster bertuliskan 'Tolak pimpinan ilegal #SELAMATKAN_DPD_RI'.

Selain di ruangan kerja senator-senator asal Yogyakarta. Poster serupa juga terlihat di depan ruangan kerja anggota DPD asal Jawa Tengah, Denty Eka Widi Pratiwi. Di bawah foto Denty terdapat poster bertuliskan 'Pimpinan ilegal-sidang paripurna ilegal. Saya absen #SELAMATKAN _DPD_RI'

Menanggapi penolakan ini, Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam meminta pihak Kesekjenan DPD untuk menertibkan poster-poster tersebut. Menurutnya, poster-poster berisi penolakan terhadap rapat paripurna dan pimpinan DPD terpilih tidak mendidik masyarakat.

"Cara poster menurut saya cara yang kurang mendidik masyarakat. Dan akhirnya kemudian wajar jika dikatakan DPD tidak berpendidikan, kan repot. Segelintir orang berhadapan dengan segini banyak orang. Saya kira Sekjen harus menertibkan itu," kata Akhmad.

(mdk/msh)