'Sejarah keraton Yogyakarta tidak pernah ada raja perempuan'

"Percaya atau nggak, siapa yang tidak berhak mendapatkan posisi itu maka akan mujur ngalor (meninggal)," ujar Hadiwinoto

Dalam penetapan jabatan Gubernur DIY, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hadiwinoto adik kandung Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta agar DPRD DIY tidak mencoba masuk dan merecoki Paugeran Keraton Yogyakarta. Hal tersebut diungkapkannya beberapa hari sebelum adanya Sabdatama yang dikeluarkan Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Jumat (6/3) lalu.

Menurutnya, di dalam Keraton sudah aturan di mana Raja ditentukan berdasarkan dari garis keturunan. Jika tidak ada keturunan, maka barulah diwariskan kepada saudara dari Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Keraton punya yurisprudensi sendiri, jadi pemerintah jangan ikut-ikutan, harusnya Raperdais itu disusun berdasarkan aturan Keraton, tidak lantas mengatur Keraton," kata KGPH Hadiwinoto beberapa waktu lalu.

Ketika ditanya kemungkinan adanya Gubernur perempuan, dia menjelaskan harus memperhatikan sejarah Keraton Yogyakarta. Apakah selama ini ada Sultan perempuan atau tidak.

"Saya tidak mau bilang ini itu, tapi kita lihat, sejarahnya HB I itu laki-laki, HB II laki-laki, sampai yang sekarang, begitu lho," ujarnya.

Dia menambahkan tidak hanya dari keturunan saja, tetapi juga dari siapa yang menerima wahyu dari Allah. Hal ini karena Raja Keraton Yogyakarta adalah orang yang juga dipercaya sebagai 'perwakilan' untuk memimpin rakyat.

"Percaya atau nggak, siapa yang tidak berhak mendapatkan posisi itu maka akan mujur ngalor (meninggal). Itu saja tandanya. Bagaimana melihat seseorang memiliki hak sebagai Sultan, nanti dilihat saja sesudah itu," tandasnya.(mdk/hhw)