'Sebelas dua belas' PDIP & Demokrat soal panglima TNI harus dirotasi
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebentar lagi akan pensiun dari posisi Panglima TNI. Tepat 13 Maret 2018, mantan Kasad itu akan menginjak usia 58 tahun. Presiden Joko Widodo pun bakal segera memilih Panglima TNI yang baru. Ada tiga calon yang memiliki kesempatan menjadi Panglima TNI.
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebentar lagi akan pensiun dari posisi Panglima TNI. Tepat 13 Maret 2018, mantan Kasad itu akan menginjak usia 58 tahun.
Presiden Joko Widodo pun bakal segera memilih Panglima TNI yang baru. Ada tiga calon yang memiliki kesempatan menjadi Panglima TNI.
Mulai dari Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Hadi Tjahjanto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Mulyono, hingga Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) yaitu Laksamana Ade Supandi. Ketiganya memiliki kesempatan menjadi Panglima TNI.
Namun, sejak Reformasi bergulir, Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membudayakan sistem rotasi angkatan alias matra buat menduduki posisi Panglima TNI. Jika mengikuti sistem rotasi tersebut, mestinya Panglima TNI pengganti Jenderal Gatot berasal dari Angkatan Udara (AU).
Sebab, Panglima TNI dari lingkungan AU terakhir adalah Marsekal Djoko Suyanto (13 Februari 2006 hingga 28 Desember 2007). Setelah Djoko, Panglima TNI berasal dari AD yakni Jenderal Djoko Santoso (28 Desember 2007 hingga 28 September 2010).
Kemudian setelah Djoko, Panglima TNI berasal dari Angkatan Laut (AL) yakni Laksamana Agus Suhartono (28 September 2010 hingga 30 Agustus 2013). Lalu Panglima TNI kembali dijabat dari AD yakni Jenderal Moeldoko (30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015).
Setelah Moeldoko, Panglima TNI kembali dijabat dari kalangan AD yakni Jenderal Gatot Nurmantyo. Lantas siapakah yang bakal dipilih Presiden Jokowi?
PDIP sebagai parpol pendukung Jokowi pun ikut angkat bicara. Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Tubagus Hasanudin mengusulkan calon Panglima TNI pengganti Gatot Nurmantyo berasal dari AU agar memenuhi unsur keadilan. Namun, dia mengaku menyerahkan keputusan soal calon Panglima TNI kepada Presiden Jokowi.
Politisi PDIP ini mencontohkan, sebelum Gatot menjabat, posisi Panglima TNI dipegang oleh matra AD dan AL, yakni Jenderal Moeldoko dari AD pada 2013, Laksamana Agus Suhartono dari AL pada 2010 dan Marsekal Djoko Suyanto dari AD pada 2007.
"Kalau dilihat seperti itu barangkali saatnya supaya adil, dari Angkatan Udara, itu saja. Tapi kembali lagi, itu hak prerogatif presiden," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11) lalu.
Dia menjelaskan, tidak ada UU yang mengatur soal prosedur pergantian berdasarkan giliran matra. Prosedurnya, Presiden mengirimkan nama calon Panglima TNI ke Komisi I untuk diproses. Jika nama yang diajukan ditolak, Presiden harus mengirimkan satu nama calon Panglima TNI lain.
"Syarat untuk menjadi panglima TNI pertama panglima aktif. Untuk pensiunan tidak bisa. Kedua menurut aturan UU, mereka-mereka yang sedang menjabat kepala staf atau pernah menjabat kepala staf dan masih aktif. Bisa dari darat, laut dan udara," katanya.
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Perreira. Ketua Bidang Hubungan Internasional dan Pertahanan DPP PDIP ini mengatakan Jokowi perlu mempertahankan tradisi pergantian Panglima TNI dari 3 matra secara bergiliran.
"Saya juga melihat perlu satu hal yang dijadikan tradisi di dalam pergantian Panglima itu supaya apa yang sudah dimulai Pak Gus Dur dulu ada semacam rotasi antar angkatan itu sebaiknya dipertahankan," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11) lalu.
Rupanya pendapat elite PDIP kompak dengan elite Partai Demokrat. Dua parpol yang kerap berbeda jalan ini 'sebelas dua belas' mengenai Panglima TNI yang baru.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan berharap pergantian Panglima TNI dilakukan secara bergilir. Menurutnya, sebaiknya Panglima TNI kali ini tidak berasal dari AD.
"Kita enggak bisa. Kita hanya melihat sistem. Bukan. Sebagai masukan juga kita tidak dalam posisi itu. Harapannya kalau bisa digilir lagi," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/11).
"Kami (era SBY) Darat (TNI AD) ini sudah dua kali. Kalau bisa yang dari angkatan lain," sambungnya.
Kendati demikian, Syarief menyerahkan sepenuhnya pada Presiden Jokowi. Sebab, pemilihan tersebut adalah hak prerogatif Presiden.
"Ya sekali lagi menyangkut masalah Panglima kita kembalikan kepada Presiden. Kita harapkan kali ini mungkin Demokrat mengharapkan. Karena ini kan hak prerogatif Presiden," ujarnya.
"Mudah-mudahan itu sudah mekanisme seperti yang dilakukan sebelumnya yaitu dilakukan secara bergiliran angkatan itu bisa dilakukan," tandasnya.
Baca juga:
Demokrat harap Panglima TNI digilir jangan TNI AD lagi
Fadli Zon sarankan pemilihan Panglima TNI dilakukan secara bergilir
Soal panglima TNI, PDIP ingatkan rotasi era Gus Dur pada Jokowi
Panglima TNI: Medsos jangan untuk saling menjelekkan dan membuat marah
Jenderal Gatot soal pergantian Panglima TNI: Itu urusan Presiden